Ilustrasi. - Ist/Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul menggelontorkan anggaran Rp217,1 miliar untuk penanggulangan kemiskinan di 2025. Ditargetkan angka kemiskinan bisa turun sebesar 0,34% di tahun ini.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Mohammad Arif Aldian mengatakan, pemkab telah engalokasikan anggaran sebesar Rp217,1 miliar untuk penanggulangan kemiskinan di tahun ini. Total ada 51 program dan 148 sub kegiatan yang tersebar di 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
BACA JUGA: Penduduk Miskin di Indonesia Capai 194,4 Juta Jiwa, Ini Saran Penanganan Versi Ekonom
“Program-program ini tertuang dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan. Untuk optimalisasi dalam penanggulangan maka penanganan harus dilakukan secara lintas sektor,” kata Aldian, Kamis (19/6/2025).
Menurut dia, ada beberapa program prioritas untuk penanggulangan seperti pembangunan jamban sehat dan septik tank aman, bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), instalasi air minum bagi keluarga miskin. Selain itu, juga ada subsidi iuran BPJS bagi masyarakat tidak mampu, bantuan sosial permakanan, hingga beasiswa dan pelatihan kerja bagi UMKM dan pencari kerja.
“Upaya memerangi kemiskinan harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Pemkab Gunungkidul berkomitmen untuk terus mengurangi jumlah warga miskin,” katanya.
Meski angka penurunan sudah terlihat, tapi masih banyak tantangan yang harus diselesaikan. Sebagai contoh, keterbatasan fiskal daerah hingga ketimpangan infrastruktur antar kecamatan menjadi kendala.
“Kami sudah menyiapkan strategi berkelanjutan berbasis data, monitoring ketat, serta integrasi lintas sektor. Kami optimistis, dengan kerja keras bersama, angka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan,” katanya.
Di setiap tahunnya, jumlahnya juga terus berkurang sehingga membuktikan keseriusan dalam upaya pengentasan.
Sebagai contoh, pada 2023, jumlah warga miskin di Gunungkidul sebanyak 15,60%. Angka ini menunjukan penurunan karena data terakhir di 2024 sebanyak 15,18%.
“Penurunannya tidak ada 1% dalam setahun, karena besaran pastinya hanya 0,42% di 2024. Tapi, capaian ini termasuk yang tertinggi di DIY,” kata Aldian.
Menurut dia, upaya memerangi angka kemiskinan terus dilakukan. Di tahun ini, pemkab telah mematok target penurunan sebesar 0,34%.
“Harapannya saat dilakukan penghitungan, kemiskinan bisa turun di angka 14,84%,” ungkapnya
Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini mengatakan, berdasarkan Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2024, angka kemiskinan di Bumi Handayani turun 0,42%. Di 2023, jumlah keluarga miskin di Gunungkidul mencapai 15,6%, tapi tahun lalu berkurang menjadi 15,18%.
“Mudah-mudahan jumlah keluarga miskin di Gunungkidul bisa terus diturunkan,” kata Endang.
Meski demikian, ia berharap penurunan angka kemiskinan bisa lebih dioptimalkan. Guna mewujudkannya, program dan kebijakan dari pekab difokuskan pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
Salah satunya mdengan melakukan sinkronisasi program penanganan kemiskinan daerah, mengacu pada Instruksi Presiden No.4/2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Selain itu, juga bisa dilaksanakan melalui pemberdayaan ekonomi Masyarakat melalui pengembangan UMKM hingga pemberian pelatihan bagi warga keluarga kurang mampu.
“Kolaborasi antara intansi juga penting, termasuk keberadan sektor swasta dapat mengambil peran dalam pengentasan kemiskinan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
