Foto Ilustrasi. - Ist/Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Tujuh kapanewon di Kabupaten Gunungkidul menjadi lokus penanganan kemiskinan di tahun ini. Pemkab telah mengalokasikan anggaran Rp217,1 miliar untuk menekan angka kemiskinan di Bumi Handayani.
Tujuh kapanewon yang menjadi fokus penanganan di antaranya Gedangsari, Semin, Saptosari, Playen. Selain itu ada Kapanewon Ponjong, Tepus dan Rongkop.
BACA JUGA: Pemkab Gunungkidul Gelontorkan Rp217,1 Miliar untuk Tekan Kemiskinan di Wilayahnya
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Mohammad Arif Aldian mengatakan, tujuh kapanewon yang menjadi lokus penanganan kemiskinan berdasarkan hasil kajian dari Pemerintah DIY. Adapun penetapan mengacu pada sejumlah indikator seperti jumlah penduduk miskin di kapanewon tersebut, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), nilai Indeks Desa Membangun hingga Kalurahan Rawan Pangan.
Selain itu, juga ada indikator tentang banyaknya rumah tak layak huni (RTLH), jumlah sanitasi tidak layak, jumlah akses sumber air tidak layak hingga akses kelistrikan. “Hasil kajian yang dilakukan maka ditetapkan ada tujuh kapanewon di Gunungkidul yang menjadi lokus penanganan kemiskinan di 2025,” kata Aldian, Minggu (22/6/2025).
Dia menjelaskan, pemkab telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp217,1 miliar untuk penanggulangan kemiskinan di tahun ini. Total ada 51 program dan 148 sub kegiatan yang tersebar di 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Program-program ini tertuang dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan. Untuk optimalisasi dalam penanggulangan maka penanganan harus dilakukan secara lintas sektor,” kata Aldian.
Menurut dia, ada beberapa program prioritas untuk penanggulangan seperti pembangunan jamban sehat dan septik tank aman, bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), instalasi air minum bagi keluarga miskin. Selain itu, juga ada subsidi iuran BPJS bagi masyarakat tidak mampu, bantuan sosial permakanan, hingga beasiswa dan pelatihan kerja bagi UMKM dan pencari kerja.
“Upaya memerangi kemiskinan harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Pemkab Gunungkidul berkomitmen untuk terus mengurangi jumlah warga miskin,” katanya.
Menurut dia, upaya memerangi angka kemiskinan terus dilakukan. Di tahun ini, pemkab telah mematok target penurunan sebesar 0,34%.
“Harapannya saat dilakukan penghitungan, kemiskinan bisa turun di angka 14,84%,” ungkapnya.
Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini mengatakan, berdasarkan Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2024, angka kemiskinan di Bumi Handayani turun 0,42%. Di 2023, jumlah keluarga miskin di Gunungkidul mencapai 15,6%, tapi tahun lalu berkurang menjadi 15,18%.
“Mudah-mudahan jumlah keluarga miskin di Gunungkidul bisa terus diturunkan,” kata Endang.
Meski demikian, ia berharap penurunan angka kemiskinan bisa lebih dioptimalkan. Guna mewujudkannya, program dan kebijakan dari pekab difokuskan pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
Salah satunya mdengan melakukan sinkronisasi program penanganan kemiskinan daerah, mengacu pada Instruksi Presiden No.4/2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Selain itu, juga bisa dilaksanakan melalui pemberdayaan ekonomi Masyarakat melalui pengembangan UMKM hingga pemberian pelatihan bagi warga keluarga kurang mampu.
“Kolaborasi antara intansi juga penting, termasuk keberadan sektor swasta dapat mengambil peran dalam pengentasan kemiskinan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
