Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, telah mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan setempat untuk menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di kelurahan masing-masing.
Kebijakan ini diambil sebagai dukungan strategis untuk memperkuat modal lembaga ekonomi kerakyatan tersebut.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengatakan kewajiban keanggotaan bagi ASN ini bertujuan untuk mengumpulkan modal secara mandiri sebelum KDMP mengajukan utang ke lembaga keuangan.
“Dukungan kita untuk program KDMP ini, ASN Bantul sudah kita berikan surat edaran wajib menjadi anggota, supaya apa? Supaya ada penumpukan modal,” kata Bupati Halim, dikutip dari Antara, Jumat (17/10/2025).
Bupati menegaskan, selain ASN, perangkat desa (pamong) juga wajib menjadi anggota. Setelah modal ASN terkumpul, warga miskin di daerah tersebut akan didata dan didorong untuk menjadi anggota.
“Jadi sebelum mengajukan utang ke bank Himbara, utang kepada LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir), dioptimalkan dulu sebanyak mungkin anggota KDMP ini, karena koperasi butuh modal,” jelasnya.
Bupati Bantul berharap, ke depannya KDMP dapat bertindak sebagai distributor langsung pupuk dan gas elpiji. Langkah ini merupakan afirmatif policy (kebijakan khusus) dari pemerintah pusat untuk memotong rantai pasar.
Dengan memotong rantai distribusi, KDMP diharapkan dapat:
Memberikan akses barang kepada masyarakat dengan harga lebih murah.
Memberikan kompensasi berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi anggota, terutama warga miskin, jika harga jual sama dengan pasar.
Saat ini, KDMP sudah terbentuk di seluruh 75 kelurahan se-Bantul. Melalui bantuan pemerintah pusat, problem berat ketiadaan tempat usaha kini terpecahkan dengan dibantunya pembangunan gerai pergudangan dan perlengkapan KDMP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
