Rapat Paripurna di Gedung DPRD DIY, pada Rabu (13/5/2026). - Harian Jogja/ Ariq Fajar Hidayat
Harianjogja.com, JOGJA—DPRD DIY menyoroti capaian indikator kinerja utama daerah yang baru menyentuh angka 40 persen dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY Tahun Anggaran 2025. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan pembangunan di DIY belum sepenuhnya berjalan optimal dan inklusif, terutama terkait kemiskinan dan ketimpangan wilayah.
Sorotan itu disampaikan Panitia Khusus (Pansus) BA Nomor 4 Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD DIY, Rabu (13/5/2026). Meski sejumlah indikator makro ekonomi menunjukkan perbaikan, DPRD menilai masih ada berbagai persoalan mendasar yang perlu segera ditangani pemerintah daerah.
Wakil Ketua Pansus BA 4, Sigit Nursyam Priyanto, mengatakan sejumlah target penting belum berhasil dicapai, mulai dari Indeks Pertumbuhan Inklusif, Indeks Kebahagiaan, hingga Indeks Williamson.
“Capaian indikator kinerja utama daerah yang baru mencapai 40%, belum terpenuhinya target pada Indeks Pertumbuhan Inklusif, Indeks Kebahagiaan, dan Indeks Williamson, serta masih tingginya angka kemiskinan, ketimpangan wilayah, dan berbagai permasalahan sosial kesehatan, menandakan bahwa pembangunan daerah belum sepenuhnya optimal dan inklusif,” ujar Sigit, Rabu (13/5/2026).
Ekonomi DIY Tumbuh, Kemiskinan Turun
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Pansus DPRD DIY tetap mengapresiasi berbagai capaian positif yang diraih Pemerintah Daerah DIY sepanjang 2025.
Beberapa capaian tersebut antara lain keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-16 kalinya secara berturut-turut, raihan 44 penghargaan tingkat nasional, hingga pertumbuhan ekonomi DIY yang meningkat menjadi 5,49 persen.
Selain itu, angka kemiskinan di DIY juga tercatat turun menjadi 9,08 persen, sementara rasio gini mengalami penurunan ke angka 0,414.
Dorong Percepatan APBD Perubahan 2026
Sebagai tindak lanjut evaluasi LKPJ, Pansus DPRD DIY memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemda DIY. Salah satu poin utama ialah percepatan penyusunan perubahan APBD 2026 agar program prioritas dan aspirasi masyarakat dapat segera direalisasikan.
“Panitia Khusus merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah nyata melalui anggaran perubahan tahun 2026 serta mengambil langkah-langkah percepatan dalam menyusun rancangan perubahan APBD tahun 2026,” katanya.
Selain percepatan APBD, DPRD DIY juga mendorong penguatan tata kelola pembiayaan pendidikan guna mencegah praktik pungutan liar, serta meminta hasil evaluasi LKPJ diintegrasikan ke dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Soroti Sampah hingga Tawuran Pelajar
Dalam rekomendasinya, Pansus juga mengusulkan pembentukan panitia khusus pengawasan tindak lanjut LKPJ dan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Kejahatan Jalanan serta tawuran pelajar.
Di sektor lingkungan, Pemda DIY didorong memperkuat strategi penanganan sampah, termasuk memberikan insentif bagi bank sampah dan memastikan pengelolaan sampah menjadi energi listrik di TPST Piyungan berjalan optimal.
Dorong Pemerataan Ekonomi DIY
Pansus DPRD DIY juga menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan dana keistimewaan, termasuk pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten untuk mendukung pengembangan UMKM serta sektor pertanian.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, DPRD meminta percepatan pembangunan inklusif di wilayah yang dinilai masih tertinggal seperti Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul, terutama melalui sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.
Selain itu, pengembangan industri kreatif dinilai perlu mendapat perhatian lebih besar dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah karena dianggap mampu menjadi penggerak ekonomi berkelanjutan di DIY.
Paku Alam X: Jadi Bahan Evaluasi Pemda
Menanggapi rekomendasi DPRD DIY tersebut, Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, menyampaikan apresiasi dan menyebut masukan DPRD menjadi bagian penting dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Menurutnya, berbagai catatan DPRD terkait kemiskinan, ketimpangan wilayah, dan persoalan sosial akan menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen pembangunan ke depan.
“Catatan dan rekomendasi DPRD merupakan inspirasi sekaligus tuntutan bagi Pemda DIY untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
