Suasana Seminar Nasional bertajuk Implementasi Elektronifikasi Transaksi melalui Aplikasi Sistem Pembayaran dalam Mendukung Progam Pemerintah Daerah: Kerja Sama BPD melalui SIPD-RI dan Siskeudes-Link di Aula Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, Kamis (24/4 - 2025).
Harianjogja.com, JOGJA—Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan Bank Papua menggelar Seminar Nasional bertajuk Implementasi Elektronifikasi Transaksi melalui Aplikasi Sistem Pembayaran dalam Mendukung Progam Pemerintah Daerah: Kerja Sama BPD melalui SIPD-RI dan Siskeudes-Link” di Aula Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Papua, Kamis (24/4/2025).
Seminar nasional ini merupakan rangkaian Undian Tabungan Simpeda Nasional Periode ke-2 Tahun XXXV-2025, yang dihadiri oleh jajaran direksi Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPDSI).
Dalam sambutannya, Direktur Utama Bank Papua Yuliana D. Yembise mengatakan di era digital saat ini, implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sudah menjadi keharusan. Digitalisasi keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan cepat.
“Melalui kolaborasi yang solid antara seluruh stakeholders, diyakini dapat mendorong transformasi digital di sektor publik lebih merata dan berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Asbanda Busrul Iman menjelaskan seluruh BPD Indonesia terus berkomitmen turut berperan mendukung pemerintah daerah terutama dalam mengimplementasi elektronifikasi membantu pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Baru-baru ini, Asbanda telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan peluncuran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam bentuk online melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) dan program Sistem Keuangan Desa Desa (Siskeudes-Link).
Adapun, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menjelaskan kerja sama Kemendagri dengan BPD perlu ditingkatkan lagi. Terutama kolaborasi yang baru terjalin lewat layanan SIPD-RI dan Siskeudes-Link
Penerapan SIPD-RI dimaksudkan untuk mempermudah dalam mengambil keputusan serta monitoring dan evaluasi maupun mengonsolidasikan statistik data keuangan secara online. Dalam penerapan ini, diperlukan peran aktif BPD seluruh Indonesia. “Peran BPD perlu dipacu ikut bersama menjalankan program pemerintah. Terutama dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah,” ucap Agus.
Pengelolaan Kas Daerah
Sementara dalam sesi seminar, Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Yudia Ramli menambahkan BPD merupakan agen pembangunan daerah yang diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengelola kas daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas bisnisnya.
Dibutuhkan penguatan dan pengembangan BPD dalam menjawab berbagai tantangan saat ini. Salah upayanya melakukan optimalisasi pembiayaan ekonomi daerah, meningkatkan akses keuangan daerah, hingga transformasi digital. “Selain kerja sama lewat SIPD-RI dan Siskeudes, kami Kemendagri juga mendorong kerja sama lewat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah [TPAKD], hingga Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah [TP2DD],” ujarnya.
Saat ini, kata dia, transformasi digital yang dilakukan BUMD, termasuk BPD sudah benar-benar dirasakan masyarakat. Banyak nasabah yang kini dimanjakan dengan layanan digital yang ditawarkan BPD di Indonesia.
Pembicara lainnya, Pengawas Utama Kelompok Spesialis Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Yudi Permana menambahkan digitalisasi sudah menjadi keharusan BPD agar bisa bersaing. Di sisi lain, transformasi digital ini harus dibarengi dengan pengawasan, tata kelola, hingga budaya keamanan IT.
Dia melanjutkan, OJK sendiri telah memberikan pedoman bagi industri perbankan dalam menerapkan layanan digitalisasi. Seperti POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan SEOJK No.29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum.
Sementara pengamat perbankan yang juga Chairman Infobank Media Group, Eko B. Supriyanto menyoroti peraturan pemerintah daerah harus memperkuat kinerja BPD. Sayangnya, kondisi saat ini BPD dihadapkan tantangan yang tak mudah, terutama terkait dengan shareholder dan ketentuan daerah yang kadang berbenturan dengan ketentuan OJK.
Tak kalah penting lainnya, terkait dengan akselerasi digital dan keamanan siber. “Meski sudah terjadi kemajuan TI yang pesat di BPD, namun masih beberapa yang perlu ditingkatkan terutama tentang cyber security,” ucap Eko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
