Foto ilustrasi dapur Makan Bergizi Gratis, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, JAKARTA—Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menargetkan sebanyak 36 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibangun di lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) mulai beroperasi pada akhir Mei 2026.
Program tersebut menjadi bagian dari dukungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) terhadap pelaksanaan MBG dengan memanfaatkan lahan lapas sebagai lokasi pembangunan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, mengatakan saat ini terdapat 36 titik dapur MBG yang telah dibangun dan dipersiapkan untuk beroperasi tahun ini.
“Mudah-mudahan akhir Mei beroperasi. Saat ini ada 18 ditambah 18 lagi, jadi baru 36 dapur sudah dikerjakan, sudah dibangun. Akhir Mei akan jalan,” kata Mashudi di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Menurut dia, Ditjenpas memperoleh alokasi 70 titik dapur MBG yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Namun, hingga kini baru 36 lokasi yang disetujui dan masuk tahap pembangunan.
Mashudi menjelaskan, dapur MBG dibangun di area luar pekarangan lapas maupun di dalam lahan milik lapas dengan skema kerja sama pemanfaatan aset negara.
“Dia membayar PNBP, sewa tanahnya harus bayar,” katanya.
Ia menegaskan Badan Gizi Nasional (BGN) tetap diwajibkan membayar biaya sewa lahan yang nantinya masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Selain menyediakan lahan, Ditjenpas juga melibatkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) untuk mendukung operasional dapur MBG.
Mashudi menyebut setiap dapur MBG nantinya akan diisi 46 pekerja, terdiri atas 26 tenaga profesional dan 20 warga binaan yang telah melalui proses asesmen.
“Nanti pekerjanya itu ada 46 orang, dari 26 yang profesional, yang 20 dari warga binaan yang sudah diasesmen bisa bekerja di dapur untuk melayani MBG,” katanya.
Menurutnya, warga binaan yang dilibatkan dipastikan telah memenuhi persyaratan kesehatan dan kemampuan kerja sesuai standar operasional dapur MBG.
Mashudi mengatakan pihaknya sebelumnya mengusulkan 119 lokasi lapas dan rumah tahanan (rutan) dari total 627 UPT Pemasyarakatan di seluruh Indonesia untuk mendukung program MBG.
“Sekarang ini progres pembangunan dapur sudah 90 persen. Mudah-mudahan akhir Mei sudah operasi. Sarana dan prasarana dapur yang dibangun sesuai standar BGN, dan hanya menggunakan lahan lapas serta pekerja separuhnya dari warga binaan,” kata Mashudi.
Dapur MBG tersebut tersebar di berbagai daerah, mulai dari Sumatera, Sulawesi hingga sejumlah provinsi lain di Indonesia. Sejumlah lokasi bahkan telah memasuki tahap operasional dan pembangunan lanjutan.
Berdasarkan data Ditjenpas, dapur MBG di Lapas Sukamiskin telah berjalan sebagai proyek percontohan. Sementara pembangunan juga berlangsung di Lapas Batulicin dan Lapas Bengkulu.
Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyatakan dukungan terhadap program MBG dilakukan dengan melibatkan fasilitas dapur di unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Saat ini tercatat sebanyak 469 dapur lapas dan rutan telah mengantongi sertifikat laik higienis. Selain itu, 754 warga binaan juga telah mengikuti pelatihan teknis penyelenggaraan makanan untuk mendukung program MBG nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
