Sistem teokrasi menjadi pilihan sejumlah negara yang memakai agama sebagai dasar dan prinsip bernegara. Apa saja?
Selasa, 22 Apr 2025 14:00:00
Sistem teokrasi, pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai agama, mungkin paling dikenal lewat Vatikan. Namun, tahukah Anda bahwa beberapa negara lain di dunia juga menerapkan atau pernah menerapkan sistem ini?
Sistem teokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seorang pemimpin, atau kelompok pemimpin, mengklaim bahwa kekuasaannya berasal dari Tuhan atau agama. Dalam sistem ini, agama dan hukum agama sering menjadi landasan utama dalam pembuatan kebijakan dan penegakan hukum, sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa sumber.
Pemimpin atau kelompok pemimpin dalam negara yang memakai sistem teokrasi mengklaim bahwa mereka memiliki kekuasaan atau mandat dari Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan sama dengan kehendak Tuhan.
Dalam sistem teokrasi, agama dan hukum agama sering menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan dan hukum dalam negara teokratis. Selain itu aturan dan hukum teokrasi cenderung bersifat absolut, dengan pemimpin atau kelompok pemimpin memiliki kekuasaan yang sangat besar dan terbatas.
Sejumlah negara telah menerapkan sistem teokrasi sebagai landasan utama dan ideologi mereka. Meski yang paling dikenal adalah Vatikan, beberapa negara nyatanya juga memegang teguh agama sebagai prinsip bernegara. Apa saja? Dikutip dari berbagai sumber, Selasa (22/4) simak di antaranya.
Republik Islam Iran
Republik Islam Iran merupakan contoh negara yang secara terbuka mengadopsi sistem teokrasi. Pemimpin Tertinggi, yang dipilih oleh Majelis Pakar yang terdiri dari para ulama, memegang kekuasaan tertinggi. Sistem ini memastikan bahwa kebijakan negara selalu selaras dengan interpretasi hukum Islam Syiah.
Meskipun ada unsur-unsur demokrasi seperti pemilihan presiden, kekuasaan Pemimpin Tertinggi tetaplah absolut. Ini menunjukkan bagaimana sistem teokrasi dapat berinteraksi dengan sistem pemerintahan lain, menciptakan sistem yang unik dan kompleks.
Pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari di Iran sangat besar, dari hukum hingga budaya. Hal ini menunjukkan bagaimana teokrasi tidak hanya memengaruhi politik, tetapi juga aspek kehidupan masyarakat secara luas.
Arab Saudi
Arab Saudi, meskipun tidak secara resmi disebut sebagai negara teokrasi, menunjukkan pengaruh kuat hukum Islam Syariah dalam pemerintahannya. Syariah menjadi dasar hukum utama, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, dari hukum pidana hingga hukum keluarga.
Raja Arab Saudi, sebagai kepala negara, juga memegang peran penting dalam urusan keagamaan. Hal ini menunjukkan bagaimana agama dan politik saling terkait erat dalam sistem pemerintahan Arab Saudi.
Namun, Arab Saudi juga mengalami modernisasi dan perubahan politik, menunjukkan dinamika interaksi antara tradisi keagamaan dan perkembangan zaman dalam konteks pemerintahan.
Afghanistan
Afghanistan pernah berada di bawah pemerintahan Taliban, sebuah rezim teokrasi yang menerapkan interpretasi ketat hukum Islam. Pemerintahan Taliban dikenal dengan penerapan hukum yang keras dan restriktif, terutama terhadap perempuan.
Setelah jatuhnya rezim Taliban, situasi di Afghanistan menjadi lebih kompleks. Meskipun pengaruh agama Islam tetap kuat, sistem pemerintahannya tidak lagi sepenuhnya teokrasi. Namun, pengaruh agama masih sangat signifikan dalam kehidupan politik dan sosial negara tersebut.
Perubahan situasi politik di Afghanistan menunjukkan betapa dinamisnya penerapan teokrasi dan bagaimana faktor eksternal dapat memengaruhi sistem pemerintahan suatu negara.
Pakistan
Pakistan, sebagai negara republik, memiliki sistem hukum yang sangat dipengaruhi oleh Islam. Meskipun bukan negara teokrasi, pengaruh agama dalam politik dan kehidupan masyarakat Pakistan sangat signifikan.
Hukum Islam berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Pakistan, dari hukum keluarga hingga hukum pidana. Hal ini menunjukkan bagaimana agama dapat memengaruhi sistem hukum dan pemerintahan tanpa negara secara resmi menyatakan diri sebagai negara teokrasi.
Peran agama dalam politik Pakistan juga seringkali menjadi sumber konflik dan perdebatan, menunjukkan kompleksitas interaksi antara agama dan politik dalam konteks negara yang bukan teokrasi murni.
Vatikan
Vatikan merupakan negara terkecil di dunia dengan sistem pemerintahan yang unik dan sangat berpengaruh bagi dunia. Alasan utamanya adalah Vatikan adalah tempat terpusatnya Gereja Katolik Roma.
Pemerintahan Vatikan berbentuk monarki absolut elekif teokratis, yang mana kepala negaranya adalah seorang Paus. Setiap periode tertentu, dilakukan pemilihan oleh para kardinal yang diperkenan.
Paus tidak selalu berasal dari Vatikan. Terdapat kandidat yang tersebar di seluruh dunia. Meski begitu, Paus memegang kekuasaan tertinggi di Vatikan sebagai pemimpin legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Dalam menjalankan pemerintahan, Paus akan dibantu oleh Kuria Romawi atau kabinet adminstrasi dalam menjalankan kongregasi, dewan hingga kantor yang mengurusi hal rohani hingga hubungan luar negeri Vatikan.
Meskipun sepenuhnya berdasar hukum ilahi, Vatikan memiliki aparat hukum sendiri termasuk pengadilan hingga polisi (Gendarmerie Corps). Vatikan mengandalkan pertahanan militer kepada Garda Swiss, sebuah pasukan elite yang bertugas melindungi Paus dan wilayah Vatikan.
Artikel ini ditulis oleh
Mengenal Vatikan, Negara Kediaman Paus yang Tak Terapkan Pajak Penghasilan
Sejak 1929, ketika Paus mencapai kesepakatan dengan Mussolini, Perdana Menter Italia saat itu, Vatikan adalah negara merdeka.
