(dua dari kiri) Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY, Hermanto, (tengah) Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti, dan (dua dari kanan) Kepala OJK DIY, Eko Yunianto dalam Fin Expo 2025 di Galeria Mall Yogyakarta Sabtu malam (18/10 - 2025). Anisatul Umah/Harian Jogja.
JOGJA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY menggelar Fin Expo 2025 yang menjadi Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2025 di Galeria Mall Yogyakarta 18-19 Oktober 2025. Acara pembukaan dilaksanakan pada Sabtu malam (18/10/2025).
Kepala OJK DIY, Eko Yunianto mengatakan kegiatan ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan BIK Tahun 2025 yang telah diselenggarakan sepanjang September-Oktober 2025 dengan tema 'Inklusi Keuangan Untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju'.
Dia menyampaikan pemerintah telah menargetkan inklusi keuangan sebesar 91% pada 2025, kemudian menjadi 93% pada 2029, dan menjadi 98% pada 2045. Menurutnya target ini sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional tahun 2025-2029, dan juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional tahun 2025-2045.
Eko menjelaskan berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan oleh OJK dan BPS indeks inklusi keuangan baru di angka 80,51%, sementara literasi 66%. Ia menjelaskan masih ada gap sekitar 14%, artinya dari 100 orang yang mengakses layanan jasa keuangan, sebagian masih belum memahaminya.
"Masih ada 14-15 [orang di antaranya] yang belum memahami terkait dengan manfaat dan risiko dari produk dan layanan jasa keuangan yang digunakan," ucapnya.
Ia berharap dalam survei selanjutnya untuk tahun 2025 yang akan dilakukan pada tahun 2026, indeks inklusi dan literasi keuangan bisa meningkat. Menurutnya dengan rangkaian kegiatan BIK 2025 diharapkan bisa memperkuat komitmen dan dukungan seluruh kepentingan untuk meningkatkan inklusi keuangan.
"Puncak BIK tahun 2025 diselenggarakan dalam bentuk pameran jasa keuangan atau financial expo selama 2 hari," lanjutnya.
Lebih lanjut dia mengatakan akan terus melakukan edukasi secara masif ke berbagai komunitas dalam rangka meningkatkan indeks literasi dan indeks inklusi. Ia mengaku optimis target ini bisa tercapai, melalui kolaborasi dan sinergi.
Eko menyebut gap antara literasi dan inklusi masih ada karena luasnya masyarakat yang mesti dijangkau. Meski demikian, kata dia, ada segmen prioritas yang disasar termasuk kepada ibu rumah tangga, difabel, dan lainnya.
"Sesuai dengan target di 2029 nanti ini kan menjadi 93% semoga projek kita bersama ini akan bisa tercapai," ujarnya.
Senada, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY, Hermanto mengatakan pekerjaan rumah saat ini adalah pada skor literasi keuangan yang masih lebih rendah dari inklusi keuangan. Hermanto mengatakan literasi ini sangat penting bagi masyarakat agar bisa memahami terkait dengan instrumen dan risikonya di bidang keuangan, baik berkaitan dengan bank dan non bank.
Ia menyebut faktor risiko seperti penipuan bisa menyasar siapa saja, tidak ada korelasinya dengan tingkat pendidikan seseorang. Menurutnya banyak pintu-pintu yang bisa membuat seseorang tergoda, bahkan menyasar ke masyarakat berpendidikan.
"Oleh karena itu literasi keuangan itu bisa dilakukan kepada siapa saja tanpa melihat dari sisi pendidikan," jelasnya.
Ia mengatakan BI dan OJK menyadari bahwa perlindungan konsumen di era digital menjadi salah satu pilar yang sangat penting. "Masyarakat harus terlindungi dari skimming, phishing, dan lainnya, ini sangat penting di era digital," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menyampaikan melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak dan semakin berdaya secara finansial.
Menurutnya di era ekonomi digital, teknologi punya peran penting bagi masyarakat untuk memanfaatkan berbagai layanan keuangan. Made mengatakan tidak hanya dalam bentuk transaksi digital atau penggunaan financial technology (fintech), tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
"Kita dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, menekan laju inflasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Menurutnya prinsip-prinsip berkelanjutan ini yang menjadi dasar dalam membangun model ekonomi yang tidak hanya memberikan keuntungan jangka pendek, tetapi juga manfaat jangka menengah dan panjang bagi masyarakat luas.
"Saya berharap akan terus terjalin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat." (Advertorial)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
