Jemaah Umrah Diberi Batas Waktu Tinggalkan Arab Saudi Sebelum Musim Haji 2025, Catat Tanggalnya

2. DUNIA

Pemerintah Arab Saudi menetapkan batas waktu bagi jemaah umrah untuk meninggalkan negara sebelum musim haji dimulai.

Rabu, 09 Apr 2025 20:53:59

Fenomena Istiwa A'dzam atau Rashdul Qiblah merupakan peristiwa yang jarang terjadi. Kondisi ini merupakan posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah. (©Media Center Haji 2024 / Sigid Kurniawan)

Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan imbauan kepada jemaah umrah mengenai batas waktu keberangkatan mereka. Jemaah umrah dari luar negeri diharuskan meninggalkan Arab Saudi paling lambat pada tanggal 29 April 2025, yang bertepatan dengan 1 Dzulqaidah 1446 H. Tanggal ini menandai awal persiapan untuk musim haji yang akan datang.

Pelanggaran terhadap batas waktu ini akan berakibat pada denda. Meskipun besaran denda bagi jemaah yang overstay belum secara spesifik diumumkan, terdapat informasi mengenai denda bagi perusahaan atau lembaga yang tidak melaporkan jemaah yang terlambat, yaitu maksimal 100.000 riyal (sekitar Rp 440 juta). Selain itu, jemaah yang menggunakan visa umrah untuk melaksanakan ibadah haji dapat dikenakan denda sebesar 10.000 riyal Saudi (sekitar Rp 45,2 juta).

Lebih lanjut, tanggal 15 Syawal 1446 H atau 13 April 2025 ditetapkan sebagai hari terakhir bagi jemaah umrah untuk memasuki Arab Saudi. Jemaah yang datang setelah tanggal tersebut untuk melaksanakan umrah akan dianggap melanggar aturan dan dapat dikenakan sanksi hukum. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menegaskan, "Setiap penundaan setelah tanggal tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi hukum."

Batas Waktu dan Denda bagi Jemaah Umrah

Selain tanggal keberangkatan, pemerintah juga telah menetapkan tanggal terakhir bagi jemaah umrah untuk masuk ke Arab Saudi. Penetapan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. Jemaah umrah diharapkan mematuhi jadwal yang telah ditentukan agar tidak mengalami masalah saat keberangkatan.

Jemaah yang melanggar batas waktu akan menghadapi konsekuensi hukum. Denda bagi jemaah yang tidak meninggalkan Arab Saudi tepat waktu belum diumumkan, tetapi denda bagi perusahaan yang tidak melaporkan jemaah terlambat dapat mencapai 100.000 riyal. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah.

Dalam konteks ini, penting bagi setiap jemaah untuk memahami dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Kementerian Haji dan Umrah mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap peraturan ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan kelancaran ibadah haji.

Penangguhan Penerbitan Visa bagi Warga Negara Tertentu

Arab Saudi juga baru-baru ini mengumumkan penangguhan sementara penerbitan visa bagi warga negara dari 14 negara, termasuk Indonesia. Penangguhan ini mencakup berbagai jenis visa, seperti visa umrah, bisnis, dan kunjungan keluarga, dan dijadwalkan berlangsung hingga pertengahan Juni 2025.

Langkah ini diambil untuk mencegah individu melakukan ibadah haji tanpa registrasi resmi yang diperlukan. Situasi ini telah menjadi perhatian karena banyak warga negara asing sebelumnya memasuki Arab Saudi dengan visa umrah atau kunjungan, tetapi kemudian tinggal secara ilegal untuk berpartisipasi dalam ibadah haji.

“Situasi ini telah menyebabkan kepadatan yang berpotensi menimbulkan masalah keamanan,” ungkap seorang pejabat pemerintah. Insiden tragis pada musim haji 2024 yang mengakibatkan kematian sekitar 1.200 jemaah menjadi salah satu alasan di balik keputusan ini.

Upaya untuk Mengatasi Masalah Keamanan dan Pekerjaan Ilegal

Pemerintah Arab Saudi tidak hanya fokus pada kepatuhan jemaah umrah, tetapi juga berupaya mengatasi masalah pekerjaan ilegal yang dilakukan oleh warga negara asing. Penangguhan visa bertujuan untuk mengurangi jumlah individu yang masuk dengan visa bisnis atau kunjungan, yang kemudian terlibat dalam aktivitas ilegal.

Oleh karena itu, penting bagi setiap jemaah dan perusahaan penyelenggara umrah untuk mematuhi aturan dan jadwal yang telah ditetapkan. Pemerintah Arab Saudi menekankan bahwa kepatuhan terhadap peraturan ini akan mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji dan mengurangi risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan ibadah tersebut.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan jemaah umrah dapat menjalankan ibadah mereka dengan aman dan tertib, serta menghindari sanksi hukum yang mungkin ditimbulkan akibat pelanggaran.