46 Persen Lulusan SMA SMK DIY Ingin Kuliah, Ini Tantangannya

Harianjogja.com, JOGJA— Minat lulusan SMA dan SMK di DIY untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada 2026 meningkat tajam hingga mencapai 46%. Namun, kenaikan aspirasi tersebut menghadapi tantangan ekonomi karena sekitar 30% calon mahasiswa berada dalam kondisi ekonomi rentan.

Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Wiwik Indriyani, mengatakan angka partisipasi melanjutkan pendidikan tinggi itu diperoleh dari data yang melibatkan 383 sampel dari 304 sekolah. Data tersebut dihimpun melalui guru bimbingan dan konseling (BK) di lingkungan SMA dan SMK.

“Partisipasi ini meningkat tajam. Terjadi lonjakan signifikan pada minat untuk melanjutkan kuliah,” kata Wiwik, Rabu (12/8/2026).

Meski menunjukkan peningkatan minat, angka 46% tersebut belum dapat memastikan seluruh siswa yang melanjutkan pendidikan tinggi akan berkuliah di perguruan tinggi yang berada di DIY.

Wiwik mengatakan masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui berapa banyak warga DIY yang benar-benar melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di DIY dan berapa yang memilih kampus di luar daerah.

Pendidikan Tinggi Dipandang sebagai Jalan Memperbaiki Taraf Hidup

Menurut Wiwik, pendidikan tinggi semakin dipandang sebagai salah satu sarana untuk memperbaiki taraf hidup. Harapan mendapatkan pekerjaan dan mata pencaharian yang lebih baik menjadi salah satu dorongan kuat bagi siswa untuk memilih melanjutkan kuliah.

Dorongan tersebut juga datang dari keluarga. Aspirasi melanjutkan pendidikan tinggi dinilai semakin kuat, terutama ketika kondisi ekonomi turut memengaruhi pandangan keluarga terhadap masa depan anak.

Persoalannya, tingginya keinginan melanjutkan kuliah belum sepenuhnya sejalan dengan kemampuan finansial keluarga.

Data yang dipaparkan menunjukkan sekitar 30% siswa yang melanjutkan pendidikan tinggi berada dalam kondisi ekonomi rentan. Kerentanan tersebut disebut lebih besar pada lulusan SMK.

Kondisi ekonomi calon mahasiswa juga terlihat dari latar belakang pekerjaan orang tua. Lebih dari 70% calon mahasiswa berasal dari keluarga yang menggantungkan penghasilan pada sektor informal.

Ketergantungan terhadap sektor informal membuat kemampuan keluarga dalam membiayai pendidikan relatif mudah terdampak ketika terjadi guncangan ekonomi.

Ada Ketimpangan Partisipasi Antarwilayah

Selain persoalan ekonomi, Wiwik menyoroti adanya perbedaan perkembangan partisipasi pendidikan tinggi antarwilayah di DIY.

Bantul tercatat mengalami pertumbuhan partisipasi paling progresif. Sementara itu, Kulon Progo dan Gunungkidul memiliki tingkat partisipasi lebih rendah sehingga membutuhkan kebijakan yang lebih spesifik sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Peran sekolah, khususnya guru BK, dinilai ikut mendorong meningkatnya minat siswa untuk melanjutkan pendidikan. Pendampingan karier menjadi salah satu bentuk intervensi yang diberikan kepada siswa.

Selain pendampingan karier, siswa memperoleh informasi mengenai pendidikan tinggi, layanan konseling, hingga dukungan dari bursa kerja khusus di sekolah.

Intervensi tersebut disebut dapat membantu siswa yang sebelumnya masih ragu menjadi lebih yakin mengambil keputusan untuk melanjutkan pendidikan.

Namun, Wiwik mengingatkan peningkatan motivasi tersebut dapat menghadapi persoalan ketika tidak dibarengi kemampuan pembiayaan.

“Motivasi ini akan berisiko runtuh jika tidak ditopang jaring pengaman finansial. Karena itu, afirmasi pembiayaan, perluasan beasiswa dan dukungan institusional perlu terus didorong,” katanya.

DPRD DIY Minta Data Partisipasi Dikaji

Dari sisi legislatif, Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu, menilai angka kenaikan partisipasi pendidikan tinggi tersebut perlu dikaji lebih lanjut.

Menurut Dwi, kajian diperlukan untuk memastikan asal data siswa yang melanjutkan pendidikan tinggi. Hal itu penting untuk membedakan antara peningkatan jumlah warga DIY yang kuliah di DIY dengan warga DIY yang memilih perguruan tinggi di luar daerah.

“Jadi kalau hari ini memang ada data tadi, saya harus mengonfirmasi dengan kajian. Apakah kenaikan itu di Jogja, atau orang Jogja yang sekolah di luar Jogja,” kata Dwi.

Selain memastikan data, Dwi menyoroti persoalan biaya pendidikan sebagai salah satu faktor yang menentukan keberlanjutan siswa di perguruan tinggi.

Salah satu komponen yang menjadi perhatian adalah Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dwi memahami perguruan tinggi membutuhkan pembiayaan untuk menjalankan proses pendidikan, tetapi biaya tersebut jangan sampai berubah menjadi penghalang bagi siswa untuk mengakses pendidikan tinggi.

“Jangan sampai pembiayaan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan akan menggerus anak-anak kita untuk tidak bisa sekolah. Itu yang saya khawatirkan,” ujarnya.

Risiko Berhenti Kuliah di Tengah Jalan

Kekhawatiran tersebut muncul karena peningkatan partisipasi melanjutkan kuliah berjalan beriringan dengan tingginya jumlah calon mahasiswa dari keluarga yang rentan secara ekonomi.

Dwi mengkhawatirkan siswa yang telah berhasil masuk perguruan tinggi justru tidak mampu mempertahankan studinya karena kesulitan memenuhi biaya pendidikan ketika perkuliahan sudah berjalan.

“Saya mengkhawatirkan tadi karena ada data begitu. Walaupun ini saya konfirmasi lagi ada 46% kenaikan partisipasi, tetapi ada 30% rentan kemiskinan, saya khawatir nanti akan berhenti di tengah jalan studinya,” katanya.

Karena itu, menurut Dwi, peningkatan minat melanjutkan kuliah perlu diikuti kebijakan yang memastikan akses pendidikan tinggi tidak berhenti pada tahap penerimaan mahasiswa baru.

Dukungan pembiayaan dinilai penting agar siswa dari keluarga kurang mampu tidak hanya memiliki kesempatan masuk perguruan tinggi, tetapi juga mampu menyelesaikan pendidikan hingga memperoleh gelar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.