Ribka Haluk menekankan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Kamis, 10 Apr 2025 20:37:00
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintah daerah (Pemda) berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional.
Hal itu ditegaskan Ribka saat memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2026 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kota Palangka Raya, Kamis (10/4/2025).
Ribka menekankan pentingnya sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan Pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia juga membeberkan berbagai program prioritas Presiden yang perlu didukung, seperti makan bergizi gratis (MBG), pembangunan sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga peningkatan ekonomi.
“Sebenarnya inti pembicaraan kita hari ini adalah kita mengacu pada ini Pak, Asta Cita Pak Presiden,” jelasnya.
Menurutnya, Pemda harus mampu menerjemahkan visi dan misi Presiden agar pelaksanaannya lebih optimal. Ia juga mengimbau bupati dan wali kota agar mengikuti arahan maupun kebijakan gubernur yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. “Saya senang tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan bagaimana kita membangun sinergisitas antara pusat dan daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Musrenbang penyusunan RKPD merupakan momentum yang sangat penting bagi pembangunan suatu daerah. Karena itu, kehadiran seluruh pemangku kepentingan terkait di daerah menjadi krusial untuk mendukung penyusunan dokumen tersebut.
Ribka pun mengapresiasi jajaran Pemda di Provinsi Kalteng dan pihak terkait yang antusias mengikuti forum tersebut. Kehadiran ini menjadi bentuk komitmen untuk membangun Kalteng yang lebih baik. Ia juga menekankan bahwa dokumen RKPD harus dikawal hingga tahap implementasi agar sesuai dengan perencanaan.
“Dalam implementasinya, kadang-kadang apa yang dibahas itu tidak sesuai dengan RKPD yang disusun oleh tingkat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” ujar Ribka mengingatkan.
Sementara itu, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengapresiasi kehadiran Wamendagri Ribka Haluk. Dirinya pun berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat mendukung pembangunan di Kalteng. Ia meyakinkan bahwa rencana kerja yang disusun daerahnya selaras dengan agenda pemerintah pusat.
“Tolong, Bu Wamen supaya ini (rencana kerja) berjalan sebagaimana mestinya, kami ingin mengoptimalkan pendapatan daerah, Bu,” jelasnya.
Sebagai informasi, selain Gubernur Kalteng, Musrenbang juga dihadiri sejumlah pejabat lainnya. Mereka di antaranya Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, bupati dan wali kota se-Provinsi Kalteng, Ketua DPRD Provinsi Kalteng Arton S. Dohong, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalteng. Selain itu, hadir pula anggota DPD RI Agustin Teras Narang dan Siti Aseanti, serta pejabat terkait lainnya.
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
- Rizlia Khairun NIsa
Kemendagri Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran PSU dengan KPU, Bawaslu dan Aparat Keamanan di Daerah
Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah.
MoU dengan Kementerian dan Lembaga, Kemendagri Ingin Percepat RTRW-RDTR
`Hal itu disampaikan Wamendagri Ribka Haluk. Penyelesaina penting untuk perkuat program satu data.
Dukung Asta Cita Prabowo, Lahan Milik Polres Kampar Disulap Jadi Lokasi Ketahanan Pangan
Polres Kampar melaksanakan kick off ketahanan pangan dengan menanam bibit jagung di lokasi ketahanan pangan Polres Kampar.
Demi Astacita, Kemenkum Bakal Revisi Undang-Undang yang Tidak Sesuai
Kemenkum terus mendorong peran, terutama dalam mewujudkan poin ketujuh Astacita.
Capres dan Cawapres Harus Paham Rencana Pembangunan Indonesia Emas 2045, Ini Isinya
Calon presiden dan wakil presiden harus menyusun visi, misi, dan program prioritas dengan mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menutup Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024
Nota Penjelasan Gibran dalam Rapat Paripurna DPRD Solo Dihujani Interupsi F-PDIP
Salah satu interupsi datang dari anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan, Honda Hendarto.
Hasto Kristiyanto Perintahkan Kepala Daerah dari PDIP Harus Selaras dengan Presiden Prabowo
Oleh karena itu, kepala daerah dari PDIP harus berkomitmen menjalankan kebijakan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Makna Retret di Mata Para Kepala Daerah dan Arahan Penting Prabowo
Sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah mengungkapkan sejumlah arahan Presiden Prabowo saat retret di Akademi Militer
Prabowo Beri Arahan soal RPJMN 2025-2029
Musrenbangnas digelar secara terpusat di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
