- PERISTIWA
- REGIONAL
Ketika ditanya soal dugaan pelanggaran disiplin ASN karena bepergian tanpa izin atasan, Koeshar memilih irit komentar.
Jumat, 18 Apr 2025 15:03:00
Setelah dikabarkan bolos kerja selama dua hari, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember, Koeshar Yudyarto, akhirnya muncul dan memberikan penjelasan. Ia mengakui pergi ke Malaysia sejak Selasa (15/4) hingga Rabu (16/4), bukan dalam rangka tugas kedinasan.
“Kami (saya) ada tugas studi dari kampus untuk presentasi internasional,” ujar Koeshar saat dikonfirmasi, Jumat (18/4).
Satu hari setelah kembali, pada Kamis (17/4), Koeshar langsung mengikuti rapat paripurna DPRD Jember bersama Bupati dan Wakil Bupati Jember. Saat ini, selain menjabat sebagai sekretaris, ia juga ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinkes Jember, menggantikan Hendro yang sedang menjalani ibadah umrah.
Tak Minta Izin Bupati
Koeshar mengonfirmasi dirinya memang berada di luar negeri selama dua hari, dengan alasan perlu mempersiapkan presentasi internasional.
“Acaranya sehari, tapi kita harus siapkan sehari sebelumnya,” ucapnya.
Namun, ketika ditanya soal dugaan pelanggaran disiplin ASN karena bepergian tanpa izin atasan, Koeshar memilih irit komentar.
“Untuk selanjutnya kami serahkan kepada BKPSDM,” katanya.
Sebelumnya, Kepala BKPSDM Jember, Sukowinarno, menyebut absennya Koeshar menyebabkan sekitar 2.000 pegawai Dinkes Jember, baik ASN maupun non-ASN, terlambat menerima gaji. BKPSDM tengah melakukan upaya agar pencairan gaji segera dilakukan.
Menanggapi itu, Koeshar memastikan masalah gaji pegawai sudah selesai.
“Soal itu sudah selesai. Kami serahkan kepada BKPSDM,” jawabnya singkat.
Saat ditanya alasan tidak meminta izin kepada bupati sebelum pergi ke luar negeri, Koeshar kembali enggan menjelaskan.
“Sudah ada proses, biar BKPSDM dan Inspektorat yang menjawab,” pungkasnya sambil berlalu dari hadapan awak media.
Kritik Keras DPRD Jember
Komisi D DPRD Jember, yang menjadi mitra kerja Dinkes, menyesalkan tindakan Koeshar. Ketua Komisi D, Sunarsi Khoris, menilai perilaku tersebut tidak etis dan mencoreng etika jabatan publik.
“Kita kecewa dengan kejadian tersebut. Itu sangat tidak etis. Semua pejabat publik semestinya bahwa mereka terikat dengan etika kerja, sopan santun dan adab,” tegas Sunarsi kepada merdeka.com, Jumat (18/4).
Ia menyoroti dampak langsung dari tindakan Koeshar, yang menyebabkan ribuan tenaga kesehatan tidak menerima gaji tepat waktu.
“Ini sudah merugikan tenaga kesehatan. Banyak nakes yang curhat ke saya atas keterlambatan gaji ini, sehingga kami prihatin. Kasian, mereka kan punya keluarga,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh
M
Reporter
- Muhammad Permana
Ketua Komisi II DPR Geram Semua Komisioner KPU di Luar Negeri: DKPP Ini Melanggar Etik Tidak?
"DKPP ini pelanggaran etik tidak? Etik manajemen pekerjaan ya enggak pal? Masa kantor ditinggal semuanya," Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli
Palsukan SK Masa Kerja, 7 Pegawai Puskesmas di Empat Lawang Gagal Tes PPPK
ketujuh pegawai honorer itu dihapus dari kepesertaan tes PPPK dan otomatis hasilnya dibatalkan.
PPPK 2 tahun yang lalu
Gajian Terlambat, DPRD DKI Mengeluh
Keluhan diungkap anggota DPRD DKI Fraksi PKS Karyatin Subiantoro.
Pemkab Garut Pentingkan Anggaran Dinas Luar Negeri Ketimbang Bansos Atasi Kemiskinan
KPK heran mengapa Pemkab mementingkan perjalanan dinas yang tidak bisa mengentaskan kemiskinan.
