Ilustrasi cek kesehatan. - freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah Pusat meminta pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia mengecek soal pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan penyediaan tiga juta rumah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya pemda memperhatikan target dari dua program tersebut dan menekankan pemda perlu mendukung program tersebut agar target yang dicanangkan dapat tercapai. “Mohon dipercepat, kami akan mengecek terus,” kata Ribka di Jakarta, Senin (30/6/2025).
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi CKG dan Program Tiga Juta Rumah yang berlangsung secara hybrid dari ruang sidang utama Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.
Misalnya, terkait dengan penyediaan tiga juta rumah, Ribka mengimbau pemda agar segera menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ia menegaskan penyediaan tiga juta rumah bagi MBR merupakan program hasil terbaik cepat (PHTC) Presiden Prabowo, sehingga perlu menjadi atensi banyak pihak.
Ribka juga berharap kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) agar terus menyosialisasikan program tersebut.
“Sehingga sangat kami mengharapkan kerja samanya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujarnya.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menerangkan berbagai peran penting pemda dalam mendukung pelaksanaan CKG.
Ia mengatakan saat ini pemerintah tengah berupaya menyasar para siswa di sekolah agar mengikuti program tersebut.
Ia menyebutkan keterlibatan satuan pendidikan dalam pelaksanaan CKG dimaksudkan agar pelayanannya tidak menumpuk di fasilitas kesehatan (faskes) tertentu seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
Dia menyebut pada bulan Juli 2025 sebanyak 53 juta anak usia sekolah di 282.000 sekolah akan menjadi sasaran program CKG.
BACA JUGA: Tarif Ojek Online Bakal Naik hingga 15 Persen Sesuai Zona, Begini Penjelasannya
Budi berharap kepala daerah dapat mengeluarkan surat edaran kepada perangkat daerah terkait agar mendukung pelaksanaan CKG di sekolah.
Ia juga mengimbau pemda agar memanfaatkan anggaran kesehatan yang telah disalurkan untuk mendukung program tersebut.
Menurut dia, pelaksanaan CKG di satuan pendidikan juga menjadi momentum untuk merevitalisasi alat kesehatan yang tersedia di sekolah.
Sebab, kata dia, pelaksanaan program ini akan memanfaatkan alat kesehatan dari Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
Selain itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan sekolah dalam membangun pemahaman kesehatan sejak usia dini.
“Jadi untuk bisa menciptakan masyarakat yang sehat, itu sejak dini kita harus ajarkan anak-anak bagaimana pola hidup sehat,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
