- UANG
- EKONOMI
Pemerintah belum bisa memastikan sumber pendanaannya nanti apakah berasal dari APBN, APBD, atau alternatif pendapatan lainnya.
Kamis, 10 Apr 2025 20:04:00
Presiden Prabowo Subianto berambisi membentuk 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Target tersebut tertuang di dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terbit pada akhir Maret 2025.
Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk membentuk 80.000 Koperasi Merah Putih sekitar Rp400 triliun. Dia berasumsi bahwa setiap satu unit koperasi membutuhkan modal awal sebesar Rp5 miliar.
"Kalau (anggaran) misalnya 80.000 dikalikan Rp 5 miliar itu artinya sekitar Rp400 triliun," kata Budi kepada awak media di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/).
Namun, dia belum bisa memastikan sumber pendanaannya nanti apakah berasal dari APBN, APBD, atau alternatif pendapatan lainnya. Menurutnya, sumber anggaran ini akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan.
"Soal ngomong anggaran, soal dana nanti yang lebih baik ngomong Menteri Keuangan," jelasnya.
Saat ini, terdapat tujuh mandat yang diinstruksikan tersebut, sebagian sudah dan sedang dikerjakan oleh Kemenkop. Pertama, menyusun bisnis Model Kopdes Merah Putih. Saat ini sudah terdapat 6 model bisnis yang sudah disusun sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Selanjutnya
Kedua, Kemenkop bertugas untuk menyusun modul yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah desa untuk pembentukan Kopdes Merah Putih. Saat ini sudah diterbitkan tiga modul dan masih akan terbit modul lain untuk melengkapi modul sebelumnya.
Ketiga, menginventarisasi koperasi yang ada di desa/kelurahan dimana saat ini terdapat 52.266 desa yang belum memiliki koperasi sehingga menjadi prioritas dalam program ini. Untuk revitalisasi koperasi terdapat 4.641 Koperasi Unit Desa (KUD) yang tercatat tidak aktif. “Kemudian ada 31.213 desa/ kelurahan yang sudah ada koperasinya dan siap untuk dilakukan pengembangan,” kata Menkop Budi Arie.
Keempat, memberikan fasilitasi pendampingan, edukasi, hingga pelatihan SDM Perkoperasian agar nantinya para pengurus Koperasi lebih kompeten sehingga benar-benar dapat mendorong kemajuan desa melalui koperasi.
Kelima, memberikan penguatan manajemen perkoperasian berbasis digital kepada koperasi di desa/ kelurahan.
Instruksi Selanjutnya
Keenam, melakukan sosialisasi masif kepada pemerintah desa dan stakeholder lainnya. Menkop Budi Arie menyebutkan bahwa pihaknya sudah menggelar berbagai audiensi dan sosialisasi terkait pembentukan Kopdes Merah Putih seperti Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKSI), dan asosiasi terkait lainnya.
Ketujuh, Menkop Budi diminta untuk melakukan monitoring dan evaluasi pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih Ketika program ini sudah terbentuk nantinya
Menkop Budi Arie berharap dukungan dan kerja sama antar stakeholder yaitu Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait untuk memastikan seluruh tantangan tersebut dihadapi dengan solusi yang tepat. Diharapkan K/L dapat terus mempererat kolaborasi agar target launching Kopdes Merah Putih pada 12 Juli 2025 mendatang dapat terlaksana dengan baik.
Artikel ini ditulis oleh
Godok Pembiayaan untuk Kopersi Merah Putih, Menteri Koperasi Konsultasi ke Danantara
Kementerian Koperasi menargetkan Kopdes Merah Putih ini dapat dilakukan pada 12 Juli 2025.
VIDEO: Budi Arie Blak-blakan Koperasi Desa, Singgung Pinjol-Lingkaran Setan
Budi mengatakan koperasi tersebut juga membantu warga jauh dari rentenir, tengkulak hingga pinjaman online
Presiden Prabowo Siapkan Dana Rp700 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Skema KPBU
Targetnya, jumlah dukungan pembiayaan infrastruktur hingga 2029 akan meningkat Rp260 triliun.
Wamenkeu Sudah Siapkan Anggaran untuk 44 Kemenetrian/Lembaga Era Prabowo-Gibran, Berapa Angkanya?
Bahkan Thomas mengaku sudah ada harmonisasi pemerintahan selanjutnya baik untuk anggaran dan jumlah kementerian yang akan membantu Prabowo-Gibran.
Prabowo Bentuk Koperasi Desa Merah Putih untuk Putus Rentenir hingga Pinjol
Dengan Koperasi Desa ini, masyarakat tak lagi terjerat utang dan terlepas dari lingkaran kemiskinan.
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah
Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Utang 1 tahun yang lalu
Biaya Pembangunan IKN Hanya 20 Persen dari APBN, Sisanya Swasta
Dari Total anggaran yang dibutuhkan, APBN hanya akan membiayai 20 persen saja.
Pemerintah Beri Sinyal Gunakan Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis
Adapun, dana BOS merupakan bantuan pendidikan yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
