Prasetyo Hadi menegaskan, tak ada istilah super power dalam rencana pembahasan revisi UU Polri dan Kejaksaan.
Senin, 21 Apr 2025 17:32:00
Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, pembahasan revisi undang-undang Polri dan Kejaksaan akan dibahas tahun ini.
"Kalau sesuai dengan agenda, iya," kata Prasetyo, kepada wartawan di Istana Jakarta, Senin (21/4).
Namun, dia menyebut, isi dan substansi dari kedua UU tersebut akan dibahas lebih mendalam nanti.
"Tapi bahwa substansi, isi, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi," ujar dia.
Tak Ada Istilah Super Power
Lebih lanjut, Prasetyo Hadi menegaskan, tak ada istilah super power dalam rencana pembahasan revisi UU Polri dan Kejaksaan. Sebab, substansi dari kedua UU tersebut belum dibahas.
"Super power-nya di mana, wong kita isinya belum kita bahas kok," tegasnya.
Sebelumnya, revisi UU Polri menjadi sorotan koalisi masyarakat sipil. Meski begitu, revisi UU tersebut hingga kini belum resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas dan siap dibahas DPR.
Di periode DPR sebelumnya, revisi UU Polri menjadi sorotan terutama menyangkut soal wacana penambahan wewenang Polri untuk melakukan penyadapan dan kerja intelijen.
Artikel ini ditulis oleh
Respons Polri Soal Revisi UU Beri Kewenangan Melakukan Penyadapan dan Galang Intelijen
Beberapa poin revisi UU Polri menjadi sorotan akan diberi kewenangan pengawasan dan akses blokir ruang siber, penyadapan, sampai penggalangan intelijen.
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya
Istana Telah Terima Draf Revisi UU TNI-Polri Pekan Lalu
Pemerintah akan mengkaji draf revisi UU inisiatif DPR itu sebelum Presiden Jokowi mengirimkan surpres.
Perdebatan terjadi saat Prabowo mengira poin krusial yang menjadi perdebatan dalam RUU TNI hanyalah soal penambahan usia pensiun.
Bambang Pacul Soal RUU Polri: Jangan Terlalu Curiga Lah
"Enggak ada pembahasan tertutup. Jadi jangan terlalu bercuriga lah, ya,” kata Bambang
DPR Belum Terima Supres Revisi UU Polri
Puan juga menegaskan, jika ada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU Polri yang telah beredar, maka itu juga bukan dokumen resmi.
Komisi III DPR Sebut Jika Tidak Banyak Perubahan, Pembahasan Revisi UU Polri Tak akan Lama
Proses pembahasan yang cepat juga berpeluang terjadi jika pemerintah tak keberatan dengan perubahan tersebut.
Prabowo Soal RUU Polri: Kewenangan Polisi Cukup, Kenapa harus Dicari-cari?
Terkait pembentukan RUU Polri yang dirasakan masyarakat kurang transparan, Prabowo menyatakan akan memberi perhatian khusus.
