3 days ago
11
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memastikan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya sepakat dengan ketetapan pemerintah bahwa 1 Syawal 1446 Hijriah atau Idulfitri 2025. jatuh pada 31 Maret 2025.
Kesepakatan itu diambil usai ormas Islam tersebut menghadiri sidang isbat 1 Syawal 1446 H yang digelar pada Sabtu (29/3).
"Tadi sebelum maghrib Muhammadiyah, NU, ormas-ormas Islam yang lain sepakat semuanya," ujar Nasaruddin di Auditorium HM Rasjidi Kemenag, Jakarta Pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena memang (hilal) belum terlihat, masih di bawah standar, jadi tidak mungkin ada yang bisa melihat Bulan," lanjutnya.
Menag juga menilai hilal atau bulan sabit tipis penanda awal bulan hijriah itu dapat dikatakan mustahil terlihat di Indonesia.
Sebab, semua data dan pemantauan yang dihasilkan menunjukkan tinggi hilal masih di bawah 3 derajat. Terlebih, tinggi hilal dan sudut elongasi yang tercatat juga belum memenuhi kriteria MABIMS.
"Kalau pun ada yang, mohon maaf ya, kalau ada yang mengaku melihat dan bukan di bawah 3 derajat itu saya kira bisa dikatakan mustahil," ujarnya.
"Alat secanggih apa pun tidak bisa menyaksikan hilal di bawah 3 derajat. Dan itu memang kesepakatan MABIMS," lanjut Menag.
Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah atau Lebaran Hari Raya Idulfitri jatuh pada 31 Maret 2025.
Penetapan itu diumumkan langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar yang memimpin sidang isbat pada Sabtu (29/3).
Hasil sidang isbat itu menyatakan hilal masih di bawah ufuk minus 3 derajat sampai minus 1 derajat. Posisi ini belum memenuhi kriteria minimum, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.
"Dengan demikian secara hisab data hilal hari ini belum memenuhi kriteria MABIMS," kata Menteri Nasaruddin di Kantor Kemenag RI, Jakarta Pusat, Sabtu (29/3).
"Oleh karena itu berdasarkan hisab hilal Indonesia yang tidak menenuhi MABIMS maka disepakati bahwa 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin 31 Maret 2025," sambungnya.
Pemerintah menggunakan kriteria Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) sebagai penentu awal bulan hijriah.
Hasil sidang isbat menyatakan kriteria visibilitas hilal belum terpenuhi berdasarkan kesepakatan MABIMS.
Hasil itu diperoleh setelah Tim Kemenag mengamati posisi hilal di sejumlah wilayah Indonesia, bekerja sama dengan Pengadilan Agama, ormas Islam, serta instansi terkait.
(frl/dna)
