1 day ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terus mendapat sorotan dalam beberapa waktu terakhir usai dilantik.
Dedi belum genap dua bulan sejak dilantik serentak pada 20 Februari lalu di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun, sejumlah kebijakannya hingga saat ini terus menjadi pro kontra di publik.
Pasalnya, sejumlah kebijakan itu umumnya Dedi umumkan dan publikasikan lewat media sosial pribadinya. Bukan hanya saat eksekusi di lapangan, namun juga saat tahap perencanaan mulai dari dapat hingga koordinasi dengan para pejabat terkait.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut beberapa kebijakan Dedi yang menjadi sorotan:
Bersihkan area Puncak Bogor
Aksi Dedi Mulyadi langsung menuai sorotan saat ia menuding sejumlah bangunan di wilayah Puncak Bogor sebagai biang kerok banjir di kawasan Jabodetabek. Dia kemudian langsung membongkar sebuah area taman wisata bermain di bawah BUMD, Hibisc.
Hibisc Puncak yang dikelola oleh PT Jaswita disebut melanggar aturan soal penggunaan lahan. Pembangunan Hibisc tidak sesuai dengan pengajuan izin yang diajukan.
Segel Eiger Adventure Land
Usai membongkar Hibisc, aksi Dedi terkait banjir dilanjut dengan menyegel sejumlah bangunan yang dinilai telah melanggar izin pembangunan, salah satunya Eiger Adventure Land.
Eiger Adventure Land merupakan satu dari empat tempat wisata yang disegel di kawasan wisata Puncak karena terindikasi melanggar alih fungsi lahan.
Saat melakukan penyegelan itu, Dedi yang kemudian sempat tertunduk dan menangis sempat jadi perbincangan. Punggungnya sempat dielus oleh anggota DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi.
Hapus tunggakan pajak kendaraan
Semula kembali melakukan gebrakan baru usai aksinya bersih-bersih di puncak. Kini, ia memutihkan tunggakan pajak kendaraan masyarakat yang diumumkan lewat akun Instagramnya @dedimulyadi71, Rabu (19/3).
Demul mengatakan Pemprov Jabar mengampuni seluruh tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor itu.
Namun, Demul meminta setelah lebaran warga memperpanjang pajak kendaraan bermotornya. Kesempatan perpanjangan pajak tanpa membayar tunggakan diberikan selama rentang 11 April hingga 6 Juni 2025.
"Jadi yang tunggakan Tahun 2024 ke belakang, nunggak tidak usah dibayar, kami maafkan, dihapuskan," kata Dedi.
Gandeng TNI bangun infrastruktur
Dedi meneken kerja sama dengan TNI Polri dalam pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Naskah perjanjian kerja sama ditandatangani Dedi dan Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak di Mabes TNI AD, Jakarta, Jumat (14/3).
Ada sembilan item kerja sama infrastruktur antara TNI dan Pemprov Jabar, mulai dari bangun jalan dan jembatan, pengelolaan sampah, pelatihan bela negara, hingga penanganan bencana.
Kerja sama itu diteken bersamaan dengan gelombang penolakan publik terhadap RUU TNI yang disahkan DPR. Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin tak luput mengkritik kebijakan tersebut.
Menurut dia kerja sama yang melibatkan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) harus ada landasan aturan yang jelas. Sementara, kerja sama tersebut kini belum dilandasi aturan apapun.
"Tugas perbantuan TNI dalam membantu pemerintahan daerah harus selektif dan disesuaikan dengan tingkat urgensinya," kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (23/3).
(thr/sfr)
