- PERISTIWA
- NASIONAL
Pemerintah daerah pun wajib menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam SIPD RI.
Kamis, 17 Apr 2025 20:45:00
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir menandatangani nota kesepahaman dengan Pelaksana Tugas Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Busrul Iman, di Jakarta, Kamis (17/4).
Kesepakatan ini dilakukan dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui peluncuran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI.
Dalam sambutannya, Tomsi menegaskan, Kemendagri memiliki peran strategis dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, dibutuhkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, penegakan hukum, serta daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah pun, lanjutnya, wajib menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam SIPD RI.
“Tujuan penerapan SIPD ini adalah untuk mempermudah dalam mengambil keputusan serta untuk mempermudah monitoring dan evaluasi maupun mengkonsolidasikan statistik data keuangan secara online dan real-time,” jelas Tomsi.
Sinergi untuk Percepatan Implementasi SIPD RI
Tomsi menyampaikan, penerapan SIPD RI selaras dengan era transaksi non-tunai dan digitalisasi. Ia menekankan pentingnya perubahan budaya kerja dan pola pikir yang mengedepankan teknologi dan keterbukaan.
“Sebagai langkah nyata penerapan SIPD-RI, pada hari ini Kemendagri menandatangani Nota Kesepahaman dengan Asbanda dan perjanjian kerja sama Kemendagri dengan BPD seluruh Indonesia dalam rangka peluncuran SP2D Online SIPD RI dengan dukungan penuh oleh Stranas PK,” ucapnya.
Hingga kini, sudah terdapat 22 provinsi, 28 kabupaten, dan 16 kota yang siap menjalankan SP2D Online melalui SIPD RI.
“Dengan demikian, asas transparansi, apalagi pencegahan, di sini ada Pak Plt. Deputi KPK, akan terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tambahnya seperti dilansir dari Antara.
Acara ini turut dihadiri oleh Plt. Deputi Pencegahan dan Monitoring Stranas PK, Didik Mulyanto, para pejabat daerah, pejabat kementerian/lembaga, serta Direktur Utama BPD dari seluruh Indonesia.
Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, Kemendagri yang diwakili oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan sejumlah perwakilan BPD. Momen ini sekaligus menandai peluncuran resmi SP2D Online SIPD RI.
Artikel ini ditulis oleh
Kemendagri Ingatkan Pemda Perluasan Akses Keuangan Demi Kemudahan Masyarakat
Kementerian Dalam Negeri sangat mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah membentuk TPAKD.
Komitmen Transparan dengan APBD, Ade Sumardi Pamer Program KTP di Lebak
Ade Sumardi menyebut transparansi publik bukan hanya slogan. Dirinya pamer program Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak.
Dukung Digitalisasi, Data di Pemerintah Harus Terintegrasi
Masih ada tantangan dalam pemenuhan data pemerintah yang berintegritas tinggi.
