Harianjogja.com, JOGJA—Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY memproyeksikan inflasi di DIY hingga akhir 2026 tetap berada dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5% plus minus 1%. Meski prospeknya masih terjaga, BI mengingatkan adanya sejumlah faktor yang berpotensi mendorong kenaikan inflasi sehingga perlu diantisipasi sejak dini melalui sinergi lintas pemangku kepentingan.
Kepala Perwakilan BI DIY, Sri Darmadi Sudibyo, menyampaikan berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi DIY pada Juni 2026 mencapai 2,91% secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka tersebut meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, namun masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat 3,34% yoy.
Menurutnya, prospek inflasi sepanjang 2026 masih tetap terkendali dengan syarat utama pasokan bahan pangan pokok strategis tetap tersedia dan distribusinya berjalan lancar di seluruh wilayah DIY.
BI DIY Waspadai Tiga Faktor Pemicu Inflasi
Dibyo, sapaan akrab Sri Darmadi Sudibyo, menjelaskan terdapat tiga risiko utama yang perlu mendapat perhatian.
Pertama, dinamika cuaca serta potensi El Nino yang dapat menekan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, maupun sektor peternakan.
Kedua, kenaikan harga energi global yang berpotensi memengaruhi harga BBM nonsubsidi. Dampaknya dapat merambat pada kenaikan harga produk turunan minyak hingga berbagai komoditas pangan.
"Ketiga, meningkatnya kunjungan wisatawan dapat memberikan dampak kenaikan permintaan konsumsi yang secara historis memberikan dampak inflasi secara musiman," ujarnya.
BI DIY Beri Tiga Rekomendasi kepada TPID
Menghadapi potensi tersebut, BI DIY mengusulkan tiga langkah strategis yang perlu dijalankan melalui kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-DIY.
Rekomendasi pertama adalah memperkuat mitigasi terhadap kenaikan harga energi melalui fasilitasi distribusi pangan dan pelaksanaan pasar murah. Selain itu, BI juga mendorong ketersediaan kuota BBM bersubsidi untuk sektor pertanian serta konversi bertahap penggunaan bahan bakar pertanian menuju energi listrik maupun tenaga surya.
Langkah kedua adalah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko El Nino melalui pemetaan wilayah terdampak, penyelenggaraan Sekolah Lapang Iklim bagi petani, sinergi modifikasi cuaca bersama BMKG, pengembangan benih unggul, hingga penguatan kemandirian pangan rumah tangga.
Adapun rekomendasi ketiga yakni meningkatkan akurasi perencanaan kebutuhan pangan dengan memanfaatkan data geoportal dan mobilitas masyarakat sebagai dasar penyusunan neraca pangan. Data tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang lebih efektif dan efisien.
"Upaya tersebut perlu diperkuat dengan keterlibatan aktif akademisi melalui kajian dan pengabdian bersama TPID agar kebijakan pengendalian inflasi semakin berbasis riset, implementatif, dan sesuai dengan karakteristik daerah," jelasnya.
Sultan Minta TPID Fokus pada Tujuh Prioritas
Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan pengendalian inflasi menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Menurut Sultan, stabilitas harga tidak hanya memberikan kepastian bagi dunia usaha, tetapi juga menjadi indikator efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Memasuki Semester II Tahun 2026, Sultan meminta TPID memusatkan perhatian pada tujuh agenda utama.
Prioritas pertama ialah memperkuat produksi pangan melalui dukungan alat dan mesin pertanian pascapanen, rehabilitasi jaringan irigasi, serta pompanisasi di sentra produksi strategis.
Selanjutnya, TPID diminta mengintensifkan Sekolah Lapang Iklim untuk menyesuaikan pola tanam menghadapi potensi El Nino, memperkuat distribusi komoditas pangan strategis seperti beras, telur ayam ras, minyak goreng, cabai merah, dan cabai rawit, serta memperluas Kerja Sama Antar Daerah di lingkungan DIY.
Selain itu, pemerintah juga diminta memetakan kebutuhan konsumsi masyarakat dan wisatawan pada periode Idulfitri, libur sekolah, serta Natal dan Tahun Baru.
Prioritas berikutnya adalah memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah melalui koordinasi bersama Perum BULOG, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai instrumen fiskal untuk mendukung subsidi, distribusi pangan, peningkatan produksi, dan perlindungan daya beli masyarakat.
"Adapun dalam jangka panjang, sinergi pengendalian inflasi perlu diperluas melalui pelibatan akademisi, sekolah, PKK, dan masyarakat, termasuk melalui program MRANTASI, sehingga kebijakan yang diambil semakin berbasis data, kolaboratif, dan berkelanjutan," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
