Ilustrasi utang Indonesia - StockCake
Harianjogja.com, JAKARTA—Realisasi penarikan utang pemerintah melalui Surat Berharga Negara (SBN) secara neto mencapai Rp501,2 triliun hingga 30 Juni 2026. Nilai tersebut telah memenuhi 62,7% dari target APBN 2026 sebesar Rp799,5 triliun dan melonjak 62,4% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp308,6 triliun.
Berdasarkan laporan APBN KiTa edisi Juli 2026, realisasi pembiayaan utang neto pemerintah hingga semester I/2026 tercatat sebesar Rp477,4 triliun atau setara 57,4% dari target APBN 2026 yang dipatok Rp832,2 triliun.
Capaian pembiayaan utang tersebut dipengaruhi oleh pembiayaan melalui pinjaman yang masih mencatat realisasi negatif atau pembayaran pinjaman neto sebesar Rp23,8 triliun.
"Pembiayaan utang dikelola secara prudent dan terukur serta memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, dan dinamika pasar keuangan," tulis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam laporan APBN KiTa edisi Juli 2026, dikutip Minggu (26/7/2026).
Kemenkeu menyampaikan pemenuhan pembiayaan utang sejauh ini berjalan sesuai rencana melalui pengelolaan kas dan utang secara aktif untuk menjaga ketersediaan kas pemerintah serta Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Selain itu, pemerintah juga mengklaim tetap mempertimbangkan efisiensi biaya dana (cost of fund) dan mitigasi risiko agar indikator utang tetap berada pada level yang aman.
Di sisi lain, imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun meningkat sebesar 1,12 poin persentase sejak awal tahun. Yield tersebut naik dari 6,11% menjadi 7,23% pada Juli 2026.
Sementara itu, yield spread atau selisih imbal hasil SBN tenor 10 tahun sebesar 7,23% terhadap US Treasury (UST) tenor 10 tahun sebesar 4,55% tercatat mencapai 2,68 poin persentase.
Meski pasar keuangan masih dibayangi sentimen risk-off global, Kemenkeu menilai penawaran yang masuk (incoming bids) dalam lelang SBN sepanjang tahun berjalan tetap terjaga.
"Indikator bid to cover ratio tetap bagus dengan rata-rata 1,8 kali untuk lelang SUN [Surat Utang Negara] dan 2,5 kali untuk lelang SBSN [Surat Berharga Syariah Negara]," tutup laporan tersebut.
Pada sisi lain, pemerintah tercatat mengeluarkan Rp514,39 triliun untuk pembayaran bunga utang sepanjang 2025. Nilai tersebut setara 19,9% dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.586,4 triliun.
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 yang diaudit, pembayaran bunga utang masuk dalam kategori belanja pemerintah pusat. Realisasinya mencapai 93,04% dari nilai yang dianggarkan sebesar Rp552,8 triliun.
Pembayaran bunga utang pada 2025 juga meningkat 5,3% (YoY) dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp488,4 triliun.
Porsi pembayaran bunga utang sepanjang 2025 mencapai 14,9% dari total belanja negara sebesar Rp3.435,4 triliun. Adapun jika dibandingkan dengan keseluruhan penerimaan negara sebesar Rp2.765,1 triliun, rasionya mencapai 18,6%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
