Golkar Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ini Alasannya

2. POLITIK

Dorongan untuk menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional juga datang dari internal Partai Golkar.

Selasa, 22 Apr 2025 08:43:00

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. (Foto: Istimewa). (©@ 2024 merdeka.com)

Ketua DPP Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian mendukung terhadap usulan agar Presiden ke-2 RI, Soeharto, dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Menurutnya, dukungan tersebut sejalan dengan tujuan yang bersifat positif dan menyangkut kepentingan bangsa.

"Kami sebagai ya tentu saja bagian dari Golkar akan men-support apapun hal yang positif untuk kepentingan bangsa," kata Hetifah usai pelantikan Pengurus Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) masa bakti 2024–2029 di Pullman Central Park, Jakarta Barat, Senin (21/4) malam.

Hetifah mengungkapkan, dorongan untuk menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional juga datang dari internal partai, khususnya dari Satkar Ulama, salah satu organisasi sayap Partai Golkar.

"Saya kira ini kemarin sudah dibahas ya di Satkar Ulama ya teman-teman, itu merupakan satu inisiatif dari teman-teman fraksi MPR. Ya tentu kita menghargai usulan tersebut," ungkapnya.

Terkait adanya potensi penolakan terhadap usulan tersebut, Hetifah mengaku belum mendengar langsung adanya keberatan.

"Kalau ada penolakan, saya belum menerima (informasi penolakan)," pungkasnya.

Usulan Pahlawan Nasional Soeharto Berasal dari Masyarakat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menambahkan, proses pengajuan gelar pahlawan untuk Soeharto berasal dari masyarakat dan telah melalui beberapa tahapan awal, termasuk seminar dan masukan dari tokoh serta sejarawan.

"Masukan dari masyarakat lewat seminar, dan lain sebagainya. Nah, setelah seminar selesai, ada sejarawannya, ada tokoh-tokoh setempat, dan juga narasumber lain yang berkaitan dengan salah seorang tokoh yang diusulkan jadi pahlawan nasional," ujar Saifullah usai acara halalbihalal Menko PM di Jakarta, Minggu (20/4) malam.

Setelah usulan diterima, prosesnya dilanjutkan ke tingkat bupati/wali kota, lalu ke gubernur, untuk kemudian dibahas dalam seminar lanjutan sebelum diteruskan ke Kementerian Sosial.

"Setelah itu, nanti prosesnya naik ke atas, ke gubernur. Ada seminar lagi, setelahnya baru ke kami," jelasnya.

Kementerian Sosial melalui Ditjen Pemberdayaan Sosial akan membentuk tim khusus untuk menelaah nama-nama calon pahlawan dari berbagai provinsi.

"Timnya juga terdiri dari berbagai pihak. Ada akademisi, sejarawan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat," lanjutnya.

Selanjutnya, setelah seluruh kajian dan masukan dirampungkan, daftar calon pahlawan nasional akan difinalisasi dan dikirimkan ke Dewan Gelar untuk tahap akhir penetapan.