DPR Ingin Segera Revisi UU Pemilu, Fokus Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Parlemen

2 months ago 18

8000hoki.com List ID situs Slots Maxwin Philippines Terpercaya Mudah Jackpot Banyak

hoki kilat Pusat Platform server Slots Gacor China Terbaru Sering Jackpot Banyak

1000hoki Data Login situs Slot Maxwin Cambodia Terpercaya Mudah Win Online

5000hoki.com Platform server Slot Gacor Myanmar Terbaru Gampang Lancar Menang Full Setiap Hari

7000 hoki Demo server Slot Gacor Japan Terbaik Sering Menang Banyak

9000hoki Daftar web Slot Maxwin Singapore Terkini Sering Menang Full Online

Alternatif Akun games Slots Gacor basis China Terpercaya Pasti Menang Terus

Idagent138 Daftar Akun Slot Maxwin Terpercaya

Luckygaming138 Daftar Id Slot Anti Rungkad

Adugaming login Akun Slot Anti Rungkat Terpercaya

kiss69 Daftar Slot Maxwin

Agent188 Akun Slot Anti Rungkat Online

Moto128 login Id Slot Terbaik

Betplay138 Daftar Id Slot Anti Rungkad Terbaik

Letsbet77 Daftar Akun Slot Game Terpercaya

Portbet88 Akun Slot Maxwin Online

Jfgaming Daftar Id Slot Maxwin

MasterGaming138 login Slot Terpercaya

Adagaming168 Daftar Akun Slot Game

Kingbet189 login Akun Slot Game Terpercaya

Summer138 login Id Slot Maxwin Online

Evorabid77 Slot Game Terbaik

bancibet login Akun Slot Anti Rungkad Terbaik

adagaming168 Daftar Akun Slot Maxwin Online

  1. POLITIK

Baleg DPR meminta agar pembasan RUU Pemilu segera dibahas.

Jumat, 18 Apr 2025 13:25:00

DPR Ingin Segera Revisi UU Pemilu, Fokus Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Parlemen DPR Ingin Segera Revisi UU Pemilu, Fokus Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Parlemen (©merdeka.com)

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia meminta agar pembasan revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu segera dibahas. Dia berharap agar pembasan UU tersebut tidak dilakukan dalam waktu singkat.

Dia menjabarkan, urgensi pembahasan UU pemilu harus dibahas merujuk pada putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang telah memerintahkan untuk mengubah UU Pemilu.

Khususnya, terkait parliamentary threshold dan presidential threshold. Juga UU Pilkada harus disatukan dalam UU Pemilu karena Pilkada masuk rezim pemilu.

"Putusan Mahkamah Konstitusi banyak sekali yang imperative menyuruh kita untuk melakukan revisi undang-undang. Satu, perubahan materi-materi," kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (18/4).

"Apa materinya? Parlementary threshold Presidensial Threshold. Terus kemudian undang-undang antara putusan mahkamah konstitusi mengatakan Pilkada juga adalah masuk rezim pemilu. Artinya undang-undangnya harus satu, enggak boleh dua lagi," sambungnya.

Oleh karena itu, Doli mendorong revisi UU Pemilu dibahas sejak dini. Dia tidak mengharapkan revisi UU Pemilu dibahas mendekati penyelenggaraan pemilu.

"Saya mengatakan sebaiknya undang-undang ini kalau mau kita cari yang paling sempurna, kita punya cukup waktu. Nah satu tahun setengah itu cukup," ujar dia.

"Nah ini kan udah tinggal satu tahun dua bulan lagi. Makin nanti makin lama, makin mepet. Makanya saya selalu bicara-bicara, ayo dong kapan dong kita diskusi," pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh

Yacob Billiocta
 Revisi UU Pemilu Harus Selesai Juli 2026

Baleg DPR: Revisi UU Pemilu Harus Selesai Juli 2026

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, revisi UU Pemilu harus selesai pada Juli 2026.

DPR 2 jam yang lalu

 Bukan Solusi Masalah Pemilu

MK Hapus Presidential Threshold, Golkar: Bukan Solusi Masalah Pemilu

"Jadi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, putusan itu harus dilaksanakan," kata Doli.

DPR akan Evaluasi MK Buntut Putusan Syarat Ambang Batas Pilkada 2024

DPR akan Evaluasi MK Buntut Putusan Syarat Ambang Batas Pilkada 2024

DPR akan mengevaluasi posisi Mahkamah Konstitusi dalam jangka menengah dan panjang karena dianggap mengerjakan banyak urusan yang bukan menjadi kewengan.

DPR 1 tahun yang lalu

Ketua Komisi II DPR Temui Pratikno di Istana, Bahas Sistem Pemilu

Ketua Komisi II DPR Temui Pratikno di Istana, Bahas Sistem Pemilu

Pertemuan Doli Kurnia dan Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan.

 Kalau Sampai Pendaftaran Calon Kepala Daerah RUU Pilkada Belum Disahkan, Kita Ikut Putusan MK
KPU Pastikan Patuh Konstitusi soal Wacana Omnibus Law UU Politik

KPU Pastikan Patuh Konstitusi soal Wacana Omnibus Law UU Politik

Saat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.

KPU 1 tahun yang lalu

PBNU Nilai Revisi UU Pilkada Bagian dari Check and Balances

PBNU Nilai Revisi UU Pilkada Bagian dari Check and Balances

Menurut Gus Yahya, harus dilihat secara rinci terkait DPR RI yang memang memiliki agenda rapat paripurna untuk membahas RUU Pilkada itu.

PBNU 1 tahun yang lalu

Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada 'Sat Set' Langsung Ketok Palu

Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada 'Sat Set' Langsung Ketok Palu

Rapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.

Komisi II Lobi Pimpinan DPR agar Bisa Garap RUU Pemilu dari Baleg

Komisi II Lobi Pimpinan DPR agar Bisa Garap RUU Pemilu dari Baleg

Komisi II DPR akan melobi pimpinan DPR agar bisa membahas revisi UU Pemilu. Saat ini dalam Prolegnas Prioritas, revisi UU Pemilu menjadi inisiatif Baleg.

 Emosi Masinton PDIP Depan Menteri di Rapat RUU Pilkada

VIDEO: Emosi Masinton PDIP Depan Menteri di Rapat RUU Pilkada "Kita Tidak Bisa Butakan Kebenaran!"

Materi revisi ditargetkan sudah disepakati serta disahkan dibawa ke Rapat Paripurna DPR, pada malam harinya

Read Entire Article
Ekonomi | Politic | Hukum | Kriminal | Literatur | SepakBola | Bulu Tangkis | Fashion | Hiburan |