8000hoki.com List ID situs Slots Maxwin Philippines Terpercaya Mudah Jackpot Banyak
hoki kilat Pusat Platform server Slots Gacor China Terbaru Sering Jackpot Banyak
1000hoki Data Login situs Slot Maxwin Cambodia Terpercaya Mudah Win Online
5000hoki.com Platform server Slot Gacor Myanmar Terbaru Gampang Lancar Menang Full Setiap Hari
7000 hoki Demo server Slot Gacor Japan Terbaik Sering Menang Banyak
9000hoki Daftar web Slot Maxwin Singapore Terkini Sering Menang Full Online
Alternatif Akun games Slots Gacor basis China Terpercaya Pasti Menang Terus
Idagent138 Daftar Akun Slot Maxwin Terpercaya
Luckygaming138 Daftar Id Slot Anti Rungkad
Adugaming login Akun Slot Anti Rungkat Terpercaya
kiss69 Daftar Slot Maxwin
Agent188 Akun Slot Anti Rungkat Online
Moto128 login Id Slot Terbaik
Betplay138 Daftar Id Slot Anti Rungkad Terbaik
Letsbet77 Daftar Akun Slot Game Terpercaya
Portbet88 Akun Slot Maxwin Online
Jfgaming Daftar Id Slot Maxwin
MasterGaming138 login Slot Terpercaya
Adagaming168 Daftar Akun Slot Game
Kingbet189 login Akun Slot Game Terpercaya
Summer138 login Id Slot Maxwin Online
Evorabid77 Slot Game Terbaik
bancibet login Akun Slot Anti Rungkad Terbaik
adagaming168 Daftar Akun Slot Maxwin Online
Baleg DPR meminta agar pembasan RUU Pemilu segera dibahas.
Jumat, 18 Apr 2025 13:25:00

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Doli Kurnia meminta agar pembasan revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu segera dibahas. Dia berharap agar pembasan UU tersebut tidak dilakukan dalam waktu singkat.
Dia menjabarkan, urgensi pembahasan UU pemilu harus dibahas merujuk pada putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang telah memerintahkan untuk mengubah UU Pemilu.
Khususnya, terkait parliamentary threshold dan presidential threshold. Juga UU Pilkada harus disatukan dalam UU Pemilu karena Pilkada masuk rezim pemilu.
"Putusan Mahkamah Konstitusi banyak sekali yang imperative menyuruh kita untuk melakukan revisi undang-undang. Satu, perubahan materi-materi," kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (18/4).
"Apa materinya? Parlementary threshold Presidensial Threshold. Terus kemudian undang-undang antara putusan mahkamah konstitusi mengatakan Pilkada juga adalah masuk rezim pemilu. Artinya undang-undangnya harus satu, enggak boleh dua lagi," sambungnya.
Oleh karena itu, Doli mendorong revisi UU Pemilu dibahas sejak dini. Dia tidak mengharapkan revisi UU Pemilu dibahas mendekati penyelenggaraan pemilu.
"Saya mengatakan sebaiknya undang-undang ini kalau mau kita cari yang paling sempurna, kita punya cukup waktu. Nah satu tahun setengah itu cukup," ujar dia.
"Nah ini kan udah tinggal satu tahun dua bulan lagi. Makin nanti makin lama, makin mepet. Makanya saya selalu bicara-bicara, ayo dong kapan dong kita diskusi," pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh


Baleg DPR: Revisi UU Pemilu Harus Selesai Juli 2026
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, revisi UU Pemilu harus selesai pada Juli 2026.
DPR 2 jam yang lalu

MK Hapus Presidential Threshold, Golkar: Bukan Solusi Masalah Pemilu
"Jadi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, putusan itu harus dilaksanakan," kata Doli.

DPR akan Evaluasi MK Buntut Putusan Syarat Ambang Batas Pilkada 2024
DPR akan mengevaluasi posisi Mahkamah Konstitusi dalam jangka menengah dan panjang karena dianggap mengerjakan banyak urusan yang bukan menjadi kewengan.
DPR 1 tahun yang lalu

Ketua Komisi II DPR Temui Pratikno di Istana, Bahas Sistem Pemilu
Pertemuan Doli Kurnia dan Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan.


KPU Pastikan Patuh Konstitusi soal Wacana Omnibus Law UU Politik
Saat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.
KPU 1 tahun yang lalu

PBNU Nilai Revisi UU Pilkada Bagian dari Check and Balances
Menurut Gus Yahya, harus dilihat secara rinci terkait DPR RI yang memang memiliki agenda rapat paripurna untuk membahas RUU Pilkada itu.
PBNU 1 tahun yang lalu

Rapat Baleg DPR Bahas RUU Pilkada 'Sat Set' Langsung Ketok Palu
Rapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.

Komisi II Lobi Pimpinan DPR agar Bisa Garap RUU Pemilu dari Baleg
Komisi II DPR akan melobi pimpinan DPR agar bisa membahas revisi UU Pemilu. Saat ini dalam Prolegnas Prioritas, revisi UU Pemilu menjadi inisiatif Baleg.

VIDEO: Emosi Masinton PDIP Depan Menteri di Rapat RUU Pilkada "Kita Tidak Bisa Butakan Kebenaran!"
Materi revisi ditargetkan sudah disepakati serta disahkan dibawa ke Rapat Paripurna DPR, pada malam harinya