1 day ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membeberkan alasan soal pendidikan bela negara bagi ASN Jabar dengan menggandeng TNI dan Polri. Salah satunya, ia menilai spirit bela negara di kalangan ASN saat ini relatif rendah.
"Gini deh sekarang di kalangan ASN aja, spirit pemahaman dan pemaknaan negara, secara utuh relatif sangat rendah ASN loh, coba lihat, gitu loh. Kemudian anak-anak sekolah, rendah banget hari ini," kata Dedi kepada wartawan, Rabu (2/4).
Karenanya, menurut Dedi, dirinya sebagai gubernur perlu melakukan sebuah terobosan untuk bisa membangun spirit atau kesadaran bela negara di kalangan ASN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dedi menerangkan kesadaran bela negara itu terbagi dua, yakni formal dan kultural. Kata dia, secara formal hal itu bisa dilakukan lewat pelatihan hingga pendidikan.
"Kultural, apa yang saya lakukan hari ini, gunung enggak boleh ditebasin, sungai-sungai harus dikeruk, bantaran sungai enggak boleh ada bangunan, ruang sawah harus dibuka, pepohonan harus ditanam, itu kan Bela Negara sebenarnya," tutur dia.
"Itu Bela Negara kultural yang sesungguhnya gitu, karena negara kita itu hutan, gunung, sawah, lautan, sudah jelas," imbuhnya.
Sebelumnya, Dedi bakal memberikan pendidikan bela negara bagi ASN Jabar dengan menggandeng TNI-Polri. Bela negara bagi ASN akan dilakukan Juni 2025.
"Saya sudah minta ke Pak Sekda (Herman Suryatman) di bulan Juni nanti ASN ada pendidikan bela negara, dilatih sama tentara sama polisi," kata Dedi Mulyadi, dalam rilisnya, Kamis (27/3).
Dedi juga meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengumumkan ASN dengan kinerja terbaik dan terburuk setiap bulannya. Menurutnya hal itu diperlukan sebagai bentuk motivasi kepada para ASN agar konsisten mempertahankan kinerja terbaiknya.
Selain itu, penilaian performa juga penting sebagai bentuk penyelarasan antara tunjangan yang diterima dan kinerja yang ditampilkan para ASN.
"Nanti dalam setiap bulan kepala BKD mengumumkan ASN yang paling rajin dan produktif, dan ASN yang kedul (malas) atau berkinerja kurang maksimal," kata Dedi.
"Umumkan, di setiap OPD harus diumumkan," tegasnya.
Gandeng TNI bangun infrastruktur
Sebelumnya, Dedi meneken kerja sama dengan TNI Polri dalam pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Naskah perjanjian kerja sama ditandatangani Dedi dan Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak di Mabes TNI AD, Jakarta, Jumat (14/3).
Ada sembilan item kerja sama infrastruktur antara TNI dan Pemprov Jabar, mulai dari bangun jalan dan jembatan, pengelolaan sampah, pelatihan bela negara, hingga penanganan bencana.
Kerja sama itu diteken bersamaan dengan gelombang penolakan publik terhadap RUU TNI yang disahkan DPR. Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin tak luput mengkritik kebijakan tersebut.
Menurut dia kerja sama yang melibatkan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) harus ada landasan aturan yang jelas. Sementara, kerja sama tersebut kini belum dilandasi aturan apapun.
"Tugas perbantuan TNI dalam membantu pemerintahan daerah harus selektif dan disesuaikan dengan tingkat urgensinya," kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com.
(dis/dal)
