- PERISTIWA
- REGIONAL
Kang Demul juga sudah berpesan pada warga di kawasan tersebut tidak boleh bikin kegaduhan dan kerusuhan.
Selasa, 22 Apr 2025 17:23:23

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau akrab disapa Kang Demul mendatangi lokasi pembakaran mobil polisi di Harjamukti, Cimanggis, Depok. Setelah itu, KDM melakukan rapat tertutup bersama Wali Kota Depok Supian Suri, Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras, Dandim 0508/Depok Kolonel Inf. Iman Widhiarto dan Ketua DPRD Depok Ade Supriatna.
Kang Demul mengatakan, kedatangannya ke Depok untuk memberikan penegasan bahwa Depok adalah etalase dari provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan Jakarta. Untuk itu, dia harus memastikan kondisi Kamtibmas di Depok berjalan dengan baik dan tidak ada problem-problem sosial yang menonjol. Dia juga ingin memastikan untuk terwujudnya zero premanisme di Depok.
"Dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang, karena tantangan pembangunan ini berat, manusia sudah multi culture di Depok ini, kemudian jumlah manusianya banyak, ada yang punya KTP Depok dan banyak yang tidak punya KTP Depok. Kemudian ada yang punya rumah, ada yang tidak punya rumah, ada yang punya rumah bersertifikat, ada yang punya rumah tidak ada sertifikatnyanya," kata Kang Demul di Mapolres Depok, Selasa (22/4).
Temuan Kang Demul
Dia mengatakan, konflik pertanahan menjadi peristiwa yang sangat menonjol di perkotaan sehingga diperlukan langkah penanganan secara komprehensif. Menurut Kang Demul, penanganan masalah ini bukan hanya tanggung jawab Polres Metro Depok dan Dandim Depok, tetapi juga Wali kota sampai jajaran RT dan RW harus segera melakukan evaluasi tentang tata kelola kependudukan di Depok.
"Tentang tata ruang di Depok, karena ini sangat menentukan harmoni atau tidaknya sebuah kota,” ujar Kang Demul.
Diketahui bahwa ribuan keluarga yang hidup di kawasan tersebut tidak terdata di lingkungan setempat. Tidak ditemukan pengurus RT dan RW dan dibiarkan terjadi hingga 20 tahun.
Kang Demul menuturkan kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus sehingga harus ada langkah tepat bagi warga di kawasan tersebut.
“Nah gini, kan orang beridentitas kan hak setiap warga negara, dia harus punya identitas. Nah yang menjadi problem kan mereka tinggal puluhan tahun di situ, tetapi KTP nya ada yang Jakarta, ada KTP kota Bekasi saya lihat, kemudian bisa jadi ada yang tidak ber KTP. Nah ini kan tidak bisa seperti ini secara terus-menerus,” tukas Kang Demul.
Langkah Kang Demul
Kang Demul akan segera berkordinasi dengan Pemkot Depok dan Dirjen Disdukcapil Kemendagri. Kang Demul juga sudah berpesan pada warga di kawasan tersebut tidak boleh bikin kegaduhan dan kerusuhan.
“Maka kita nanti akan segera bertemu dengan jajaran Pemkot Depok, kemudian juga bertemu dengan Dirjen Disdukcapil Kemendagri ya, dengan nanti Gubernur memoderatori untuk seluruh masalah ini dan kita mencari solusinya. Saya tadi sudah titip pesan pada warga yang di sana, pokoknya di sini tidak boleh bikin kegaduhan, tidak boleh bikin hal-hal yang rusuh, harus menjunjung tinggi adat dan istiadat masyarakat Jawa Barat yang mengedepankan semangat silih asah silih asih silih asuh,” pungkas Kang Demul.
Artikel ini ditulis oleh


Wakil Wali Kota Depok Kecam Tindakan Perusakan Mobil Polisi di Harjamukti: Warga Depok Tidak Anarkis
Peristiwa itu terjadi saat petugas Satreskrim Polres Metro Depok akan menjemput paksa seorang tersangka yaitu TS di Kampung Baru, Jalan Dahlan, Harjamukti.
Depok 3 hari yang lalu

Kompolnas Ungkap Kronologi Pembakaran 3 Mobil Polisi di Depok
Kompolnas dan Polres Metro Depok meninjau lokasi pembakaran 3 mobil polisi.
Depok 2 hari yang lalu

Kronologi Tiga Mobil Polisi Dirusak dan Dibakar Orang Tak Dikenal
Pemadaman mobil dilakukan setelah ada permintaan bantuan dari kepolisian.



Bagi Dedi Mulyadi, apa yang dilakukan Kades Klapanunggal tidak cukup selesai hanya dengan meminta maaf.
THR 1 bulan yang lalu

Ada Seruan 'Bakar' sebelum Massa Beringas Kepung dan Membakar Mobil Polisi di Depok
Sebanyak tiga unit mobil milik anggota Polres Depok jadi sasaran perusakan dan pembakaran sekolompok masyakarat dari satuan ormas setempat.