Blak-blakan KPK Ungkap Alasan Tak Kunjung Periksa Ridwan Kamil di Kasus Bank BJB

2. PERISTIWA

Biasanya, setelah penggeledahan, penyidik KPK memeriksa saksi terkait.

Rabu, 09 Apr 2025 19:30:00

Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, membenarkan penggeledahan rumahnya oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi di Bank BJB, dan menyatakan kesiapannya untuk kooperatif. (©© 2025 Antaranews)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak kunjung memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil terkait kasus korupsi Bank Banten Jabar (BJB). Padahal, penyidik KPK sudah menggeledah rumah Ridwan Kamil pada 10 Maret 2025 lalu.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, hingga kini penyidik memang belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap eks Gubernur Jabar itu.

"Belum ada jadwalnya, sepanjang pengetahuan saya," kata Tessa di KPK, Rabu (9/4).

Biasanya, setelah penggeledahan, penyidik KPK memeriksa saksi terkait. Namun, pada kasus Bank BJB, KPK tak memeriksa Ridwan Kamil meski sudah menggeledah rumahnya.

Hingga saat ini, KPK juga enggan membeberkan sederet barang yang disita dari rumah Ridwan Kamil.

"Tentunya secara umum akan ada klarifikasi kepada yang bersangkutan terkait alat bukti yang sudah dilakukan penyitaan dari rumah yang bersangkutan, tetapi kapannya kita tunggu saja," Tessa menandaskan.

Negara Rugi Rp222 M di Kasus Bank BJB

Sebelumnya, KPK membuka peluang memeriksa Ridwan Kamil setelah Lebaran 2025.

"Bisa jadi setelah Lebaran," kata Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo saat memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/3).

Walaupun demikian, kata dia, Ridwan Kamil akan diperiksa KPK setelah seluruh saksi dari internal BJB maupun vendor pengadaan selesai diperiksa.

"Ridwan Kamil tentunya akan kami jadwalkan sesegera mungkin setelah saksi-saksi dari internal BJB maupun pihak-pihak vendor yang memenangkan pengadaan tersebut selesai kami lakukan pemeriksaan," jelasnya.

Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi di Bank BJB tersebut mencapai Rp222 miliar.

Dalam perkara tersebut, penyidik KPK telah menetapkan lima tersangka, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Corsec BJB Widi Hartoto (WH).

Selain itu, pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (S), dan pengendali Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Kelima orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.