Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, revisi UU Pemilu harus selesai pada Juli 2026.
Jumat, 18 Apr 2025 11:25:00
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, revisi UU Pemilu harus selesai pada Juli 2026. Sebab, UU Pemilu baru diperlukan sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai.
Doli menjelaskan, tahapan Pemilu 2029 harus dimulai 20 bulan sebelum pemilu berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi. Sebelum tahapan dimulai, harus ada proses penetapan penyelenggara pemilu.
"Nah jadi kalau ditarik itu semua itu artinya bulan Juli 2026 undang-undang ini harus selesai. Nah dari sekarang itu kan tinggal satu tahun dua bulan lagi," kata Doli kepada wartawan, Jumat (18/4).
Ada urgensi revisi UU Pemilu segera dirampungkan. Putusan Mahkamah Konsitusi telah memerintahkan untuk mengubah UU Pemilu.
Khususnya, terkait parliamentary threshold dan presidential threshold. Juga UU Pilkada harus disatukan dalam UU Pemilu karena pilkada masuk rezim pemilu.
Komitmen Prabowo
Oleh karena itu, Doli mendorong revisi UU Pemilu dibahas sejak dini. Dia tidak mengharapkan revisi UU Pemilu dibahas mendekati penyelenggaraan pemilu.
"Saya mengatakan sebaiknya undang-undang ini kalau mau kita cari yang paling sempurna, kita punya cukup waktu. Nah satu tahun setengah itu cukup," ujar dia.
"Nah ini kan udah tinggal satu tahun dua bulan lagi. Makin nanti makin lama, makin mepet. Makanya saya selalu bicara-bicara, ayo dong kapan dong kita diskusi," sambungnya.
Doli mengatakan, pembahasan revisi UU Pemilu butuh komitmen bersama. Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan komitmen untuk perbaikan sistem politik. Kini butuh komitmen bersama antar seluruh pimpinan partai politik mendorong revisi UU Pemilu.
"Pemerintah harus tetap mendorong ini. Yang kedua komitmen partai-partai politik, pimpinan-pimpinan partai politik. Yang memerintahkan nanti fraksinya masing-masing untuk mulai membahas hal itu," imbuhnya.
Artikel ini ditulis oleh
DPR Tunda Rapat Evaluasi Pemilu Sampai Mei 2024, Ini Alasannya
Berhubung KPU tidak hadir di rapat hari ini, Komisi II DPR memutuskan untuk menunda rapat.
DPR 1 tahun yang lalu
Komisi II Lobi Pimpinan DPR agar Bisa Garap RUU Pemilu dari Baleg
Komisi II DPR akan melobi pimpinan DPR agar bisa membahas revisi UU Pemilu. Saat ini dalam Prolegnas Prioritas, revisi UU Pemilu menjadi inisiatif Baleg.
Beda dengan Pimpinan DPR, Wakil Ketua Komisi I Yakin Revisi UU TNI Bisa Rampung Sebelum Reses
Komisi I DPR RI dan pemerintah berkomitmen tak akan bertele-tele dalam pembahasan Revisi UU TNI.
KPU Pastikan Patuh Konstitusi soal Wacana Omnibus Law UU Politik
Saat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.
KPU 1 tahun yang lalu
Baleg DPR Bicara Nasib RUU Perampasan Aset, Apa Sikap Presiden Prabowo?
Baleg DPR harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa masuk Prolegnas.
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
FOTO: Tok! DPR, Pemerintah dan KPU Akhirnya Setujui Draf Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemerintah dengan Komisi II DPR menyetujui penetapan revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait keputusan Mahkamah Konstitusi.
Bila RUU Pilkada Disahkan, Dasco DPR Sebut Berlaku di Periode Berikutnya
Dasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.
MK Hapus Presidential Threshold, Golkar: Bukan Solusi Masalah Pemilu
"Jadi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, putusan itu harus dilaksanakan," kata Doli.
