Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai merancang arah kebijakan anggaran untuk tahun 2027 dengan fokus pada kualitas belanja yang lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam Rapat Paripurna DPRD DIY saat memaparkan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Jumat (10/7/2026).
Dalam paparannya, Sri Sultan menegaskan bahwa total belanja daerah DIY tahun anggaran 2027 direncanakan mencapai Rp4,93 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung program prioritas pembangunan, khususnya penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan sektor ekonomi unggulan, serta peningkatan kualitas layanan publik.
“Belanja daerah diarahkan untuk hasil yang nyata dan berkeadilan, dengan tetap memperhatikan pemerataan antarwilayah,” ujar Sri Sultan di Gedung DPRD DIY.
Tak hanya belanja, sektor pendapatan daerah juga menjadi perhatian serius. Pemerintah DIY menargetkan pendapatan sebesar Rp4,8 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pusat, serta pendapatan sah lainnya. Optimalisasi PAD menjadi strategi utama guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Sementara itu, pada aspek pembiayaan, DIY merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp352,5 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp222,12 miliar. Skema ini dirancang untuk menjaga keseimbangan fiskal serta menutup potensi defisit anggaran secara sehat dan produktif.
Lebih lanjut, Sri Sultan menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2022–2027. Dokumen tersebut juga telah diselaraskan dengan kebijakan nasional serta mempertimbangkan dinamika ekonomi global dan regional.
Tema pembangunan DIY tahun 2027 ditetapkan sebagai “Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Perwujudan Pancamulia”. Tema ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta keberlanjutan lingkungan.
Sri Sultan merinci, target makro ekonomi DIY tahun 2027 meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9–6,7 persen, inflasi terkendali di kisaran 2–3 persen, serta penurunan angka kemiskinan menjadi 8,5–9,5 persen.
“Pertumbuhan ekonomi harus bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya terpusat di wilayah tertentu,” tegasnya.
Dokumen KUA-PPAS ini juga memuat berbagai strategi pencapaian target pembangunan, mulai dari kebijakan pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah. Seluruh perencanaan telah disusun dengan mengacu pada regulasi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri terkait klasifikasi dan nomenklatur keuangan daerah.
Dengan perencanaan yang matang dan terarah, APBD DIY 2027 diharapkan mampu menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
