Harianjogja.com, JAKARTA—Muncul dugaan kecurangan beras praktik kecurangan beras subsidi untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dioplos dengan beras non-subsidi dan dikomersialkan. Hal ini diungkap Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan, Kejaksaan, dan Badang Pangan Nasional (Bapanas) berpotensi merugikan negara hingga mencapai Rp101,35 triliun per tahun.
Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat potensi kerugian negara mencapai hingga Rp99,35 triliun dari kasus dugaan kecurangan beras komersial baik premium maupun medium. Pada kasus dugaan oplosan beras SPHP bersubsidi menjadi beras premium potensi kerugian negara mencapai Rp2 triliun per tahun.
"Kami minta ditindak tegas karena kerugian Rp99,35 triliun untuk konsumen dalam satu tahun. Bayangkan kalau terjadi 10 tahun. Itu hampir Rp1.000 triliun. Nah, ini kita harus selesaikan," kata Mentan dalam jumpa pers seusai kegiatan Hari Krida Pertanian, di Jakarta, Senin (30/6/2025).
Investigasi kasus kecurangan beras komersial dilakukan setelah adanya anomali soal perberasan, padahal produksi padi saat ini sedang tinggi secara nasional, bahkan tertinggi dalam 57 tahun terakhir dengan stok hingga saat ini mencapai 4,2 juta ton.
Berdasarkan hasil temuan pada beras premium dengan sampel 136, ditemukan 85,56% tidak sesuai ketentuan; 59,78% tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET); serta 21,66% tidak seusai berat kemasan.
Lalu, temuan pada beras medium dengan sampel 76 merek ditemukan 88,24% tidak sesuai mutu beras; 95,12% tidak sesuai HET; serta 9,38% tidak seusai berat kemasan.
BACA JUGA: Teringat Dendam Saat Pesta Miras, Pria di Kulonprogo Menombak Temannya Sendiri
Pengambilan sampel dilakukan sejak tanggal 6-23 Juni 2025 telah terkumpul 268 sampel beras dari berbagai titik di 10 provinsi, yakni Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), pasar dan tempat penjual beras di Jabodetabek; lalu pasar dan tempat penjual beras di Sulawesi Selatan.
Selanjutnya, di pasar dan tempat penjual beras di Lampung, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara; Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta; hingga pasar dan tempat penjual beras di Jawa Barat.
Untuk memastikan akurasi dalam pengecekan beras di lapangan, Kementan menggunakan 13 laboratorium yang ada di 10 provinsi tersebut.
Atas kasus kecurangan beras komersial tersebut, Mentan mengatakan Satuan Tugas Pangan Polri mulai hari ini memanggil 212 produsen merek beras yang nakal itu.
"Ada 212 yang tidak sesuai regulasi yang ada, premium maupun medium. Kami sudah kirim ke Pak Kapolri, surat tertulis, dan ke Pak Jaksa Agung. Kami juga bicara via telepon, hari ini menurut Ketua Satgas (Pangan Polri) memulai pemanggilan (kepada 212 pemilik merek tersebut)," kata Mentan.
Sementara itu, mengenai praktik pengoplosan beras SPHP dilakukan dengan modus mengambil 80% beras bersubsidi itu dan mengoplosnya menjadi beras premium. Sedangkan sisanya 20% dijual sesuai ketentuan oleh kios-kios di pasaran.
Beras SPHP yang disubsidi Rp1.500 hingga Rp2.000 per kilogram justru sebagian besar tidak sampai ke konsumen yang berhak, karena dijual kembali sebagai beras premium untuk keuntungan pelaku.
Dari estimasi 1 juta ton beras dioplos, potensi kerugian negara mencapai Rp2 triliun per tahun. Kini Satgas Pangan telah turun ke lapangan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyalahgunaan subsidi itu.
"Itu Satgas Pangan sudah turun. Itu SPHP menurut laporan dari bawah, pengakuan mereka. Ini tim yang bekerja secara tertutup, itu 80% (beras SPHP) dioplos (jadi premium)," kata Mentan pula.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
