Sederat Penyebab Ratusan Siswa SMP di Bali Belum Bisa Baca, Tertinggi Tak Punya Motivasi Belajar Gara-Gara Gadget

2. PERISTIWA
3. REGIONAL

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng, Bali, I Made Sedana mengatakan, 50 persen anak-anak di Bali sangat kurang motivasinya untuk belajar.

Selasa, 15 Apr 2025 16:01:00

Sederat Penyebab Ratusan Siswa SMP di Bali Belum Bisa Baca, Tertinggi Tak Punya Motivasi Belajar Gara-Gara Gadget (©merdeka.com)

Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng Bali mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan ratusan siswa sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Buleleng, belum bisa membaca dengan lancar. Paling tinggi karena sangat minimnya motivasi membaca dari anak-anak di Bali.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng, Bali, I Made Sedana mengatakan, 50 persen anak-anak di Bali sangat kurang motivasinya untuk belajar. Pemicu lainnya, 20 persen orangtua tak memperhatikan kondisi tersebut sebagai masalah serius. faktor disleksia gangguan pada neuron anak sekitar 10 hingga 15 persen.

"Kemudian faktor disleksia 10-15 persen,.jadi ada ganguan pada neuron mereka, di kemampuan mereka untuk mencerna pelajaran jadi ada di otak itu," kata Sedana, saat dikonfirmasi, Selasa (15/4).

Selain itu, ada juga faktor guru, lingkungan sekolah dan lain-lainnya.

"Jadi banyak faktor yang menyebabkan (tidak lancar membaca)," imbuhnya.

Namun menurutnya, kurangnya motivasi anak-anak belajar karena asyik main game yang justru tidak memberikan edukasi.

"Motivasi belajarnya sudah rendah, rasa ingin taunya atau ingin belajar rendah sekali, itu penyebabnya," ucapnya miris.

Diakuinya, tingginya anak menggunakan gadget memberikan dampak besar pada kemauan anak untuk belajar. Akibat ponsel pula, bukan cuma membaca, ada juga siswa yang tidak bisa menulis.

"Karena ada anak-anak yang lancar baca, tapi disuruh nulis dia tidak bisa. Waktu ketika saya sodorkan handphone untuk mengetik lancar sekali itu, berarti ada budaya menulis yang hilang di kalangan anak muda," jelasnya.

Data Literasi di Buleleng

Menurutnya, mengacu data yang di Kabupaten Buleleng, sebanyak 360 siswa SMP dari sekitar 70 sekolah baik swasta maupun negeri belum lancar membaca. Jika dibuatkan perbandingkan, katanya, di tiap sekolah ada delapan sampai 20 anak belum bisa membaca.

"Ini masih fluktuatif, waktu awal kita kisaran 400 siswa (yang belum lancar baca). Tadi setelah diskrining, karena sedang berproses juga, beberapa sudah mulai keluar dari zona itu, sehingga ada 360 siswa. Itu ada di 70 SMP negeri dan swasta, 70 sekolah dan tersebar, itu ada 1 sekolah ada 8 (siswa yang belum lancar baca) justru ada 1 sekolah hampir 20 siswa yang belum lancar baca," ujarnya.

Namun menurutnya, data itu belum termasuk data sekolah-sekolah yang dibawa naungan Kementerian Agama. Menurutnya, mereka telah berkomunikasi dengan Departemen Agama (Depag) di Buleleng, untuk mencoba mendata para siswa SMP yang belum lancar membaca, dan bisa saja nantinya bisa lebih banyak.

"Bisa jadi (lebih banyak). Tapi kalau kami menunggu data-nya dulu kami belum bisa menyampaikan secara detail, karena memang proses untuk pendataan. Dan data itu by name by address," jelasnya.

Juga Terjadi di Wilayah Bali Lainnya

Dia meyakini, persoalan siswa SMP belum lancar membaca tidak hanya terjadi di Kabupaten Buleleng. Tetapi di kabupaten lainnya yang ada di Pulau Bali.

"Terus terang saja ini masalahnya tidak hanya di Buleleng, cuma Buleleng yang baru mencoba mendata itu dan persoalannya ada di semua kabupaten di seluruh Indonesia. Kita mulai mencoba mengungkap, tujuannya apa, supaya masyarakat ataupun publik tau secara bersama-sama menyadari bahwa masalah ini adalah masalah kita bersama itu. Dan jangan saling menyalahkan itu sebenarnya," ujarnya.

Dia berharap kondisi ini menjadi perhatian serius Pemprov Bali. Termasuk membuat survei menyeluruh agar penanganan masalah ini dilakukan skala nasional.

"Memang yang pertama kita harus data dulu. Jadi dari data itu setiap kabupaten di Bali bagaimana kondisinya anak-anak yang tidak bisa baca, atau membaca tidak lancar atau bisa membaca tapi tidak bisa menulis, bagaimana data-nya setiap kabupaten.

Dan nanti dari data itu, silahkan apa kebijakan yang berbasis data sehingga menyentuh persoalan ini," ujarnya.