4 days ago
5
- PERISTIWA
- NASIONAL
Sejak DPR menyetujui pengesahan revisi UU TNI pada 20 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto diketahui masih belum menandatangani draf beleid tersebut.
Selasa, 15 Apr 2025 18:28:00
Sejak DPR menyetujui pengesahan revisi UU TNI pada 20 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto diketahui masih belum menandatangani draf beleid tersebut. Menanggapi hal itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berkomentar bahwa pihaknya kini tidak memiliki kewenangan terkait perundangan.
Menurut dia, sejak aturan berubah, maka kewenangan perundangan menjadi tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
"Sejak revisi UU tentang peraturan perundang-undangan yang terakhir untuk undang-undang itu sudah bukan di Kementerian Hukum. Perundang-undangan ada di Kementerian Sekretariat Negara. Terapi dari berita yang saya terima bahwa RUU itu sekarang drafnya sudah dipegang Presiden. Nanti kalau perundangannya nanti silakan tanyakan ke Kemensetneg," kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Selasa (15/4).
Supratman meyakini, payung hukum yang belum ditandatangan presiden bukan hanya RUU TNI. Namun ada banyak aturan lain yang masui dalam daftar tunggu.
"Kan bukan hanya satu, itu kan banyak undang-undang semua yang mau ditandatangani Presiden, itu kan banyak ya. Bukan hanya satu, jadi ya tentu berdasarkan, nanti ditanyakan ke Setneg ya," jawab politikus Gerindra ini.
Secara aturan, memang presiden memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani. Jika tidak, maka secara otomatis draf tersebut sudah bisa menjadi produk beleid.
"Semua pasti prosesnya normal. Karena itu tinggal menunggu waktu, apalagi jadwal beliau kan kita tidak tahu," sebut dia.
Supratman memastikan, Prabowo tidak sedang mengulur waktu atau seperti kabar yang menyebut bahwa ada pasal dalam draf yang diubah secara diam-diam. Dia menegaskan, kabar itu tidak benar.
"Enggak mungkin, saya pastikan tidak akan mungkin ada yang berubah dan kekhawatiran terkait dengan dwi fungsi TNI dan dwi fungsi ABRI di masa lalu, itu tidak akan terjadi," dia menandasi.
Artikel ini ditulis oleh
M
Reporter
- Muhammad Radityo Priyasmoro
VIDEO: Ternyata! Menteri Prabowo Pilih Tak Terburu buru Tandatangan UU TNI Baru
Dia mengaku tidak mengetahui kapan UU TNI akan segera ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.
UU TNI 1 minggu yang lalu
RUU TNI Kemungkinan Diteken Usai Lebaran, Ini Kata Menteri Hukum
Revisi UU TNI disahkan DPR pada akhir Maret lalu dan menulai penolakan dari publik.
DPR Belum Terima Supres Revisi UU Polri
Puan juga menegaskan, jika ada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU Polri yang telah beredar, maka itu juga bukan dokumen resmi.
Menhan Tegaskan Tak Ada Permintaan Prabowo Agar Pengesahan Revisi UU TNI Dipercepat
Dia menyebut, jika pengesahan revisi UU TNI menjadi Undang-undang merupakan kesepatan antara DPR RI dengan pemerintah.
VIDEO: Prabowo Optimis Menang Timnas Indonesia Vs Australia, Lambaikan Tangan Soal RUU TNI Disahkan
Momen ini ditanyakan, usai Presiden Prabowo meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang.
Prabowo Belum Teken Perpres Pemindahan IKN, Ini Alasannya
Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Prabowo belum menerbitkan Perpres pemindahan IKN.
Perdebatan terjadi saat Prabowo mengira poin krusial yang menjadi perdebatan dalam RUU TNI hanyalah soal penambahan usia pensiun.
