Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati saat ditemui di Kantor DPC PDI Perjuangan Kulonprogo, Minggu (3/5/2026). - Harian Jogja/Khairul Ma'arif
Harianjogja.com, KULONPROGO—Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menyoroti wacana penutupan sejumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi negeri. Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak boleh dilakukan sembarangan, terutama jika menyasar jurusan pendidikan atau keguruan yang masih sangat dibutuhkan.
Ia mengingatkan bahwa kondisi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih mengalami kekurangan guru yang cukup serius. Berdasarkan pengalamannya turun langsung ke lapangan, banyak sekolah yang kesulitan mendapatkan tenaga pengajar.
“Saya termasuk yang sering berkeliling di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Bagaimana di sana kekurangan tenaga pengajar,” katanya saat ditemui di Kantor DPC PDI Perjuangan Kulonprogo, Minggu (3/5/2026).
Menurutnya, jika prodi keguruan ditutup tanpa kajian matang, dampaknya tidak hanya terasa di wilayah terpencil, tetapi juga di daerah lain seperti di Kabupaten Kulonprogo yang masih mengalami kekurangan guru.
Ia mencontohkan, di beberapa wilayah 3T terdapat sekolah dengan jumlah murid terbatas, namun tidak memiliki tenaga pengajar yang memadai. Bahkan, dalam kondisi tertentu, satu guru harus mengajar seluruh kelas yang ada.
“Memang muridnya mungkin satu sekolah hanya 30, mungkin muridnya hanya 16, tetapi di sana tidak ada gurunya yang mengajar,” lanjutnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan bukan hanya jumlah guru, tetapi juga distribusi yang belum merata. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh sebelum mengambil keputusan terkait penutupan prodi.
“Bahkan ada satu sekolah enam kelas begitu yang mengajar hanya satu orang. Nah, ini kan artinya kekurangan guru, atau setidaknya distribusi. Nah, harus melihat prodi mana yang penuh, prodi mana yang tidak itu dikoreksi terlebih dahulu,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya lulusan dari prodi pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Menurutnya, lulusan keguruan memiliki bekal khusus seperti filsafat pendidikan dan psikologi pendidikan yang sangat penting dalam proses belajar-mengajar.
“Dan yang pasti saya sebagai orang yang dulu kuliah di IKIP itu punya harapan yang dijadikan guru itu utamakan yang lulusan dari prodi pendidikan. Mengapa? Karena kalau di prodi pendidikan itu menguasai soal filsafat pendidikan, soal psikologi pendidikan,” tambahnya.
Pernyataan ini mempertegas bahwa kebijakan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan riil di lapangan. Di tengah tantangan pemerataan pendidikan, terutama di wilayah 3T, keberadaan prodi keguruan justru dinilai masih menjadi tulang punggung dalam mencetak tenaga pengajar yang kompeten dan siap ditempatkan di berbagai daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
