Piala Dunia 2030 Terancam Boikot Eropa, FIFA Dikecam UEFA

Trofi Piala Dunia - ist/FIFA

Harianjogja.com, JOGJA—Persiapan menuju Piala Dunia 2030 diwarnai ketegangan besar antara Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) dan Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA). Turnamen yang dijadwalkan berlangsung di Portugal, Maroko, Spanyol, Uruguay, Paraguay, dan Argentina itu bahkan disebut menghadapi ancaman boikot dari sejumlah negara Eropa.

Pemicunya adalah rencana FIFA membentuk perusahaan baru bernama FIFA Forward Enterprise yang akan mengelola berbagai aset komersial paling bernilai dalam sepak bola dunia, termasuk hak komersial Piala Dunia dan Piala Dunia Antarklub.

Isu tersebut langsung memunculkan perdebatan di kalangan federasi sepak bola. Sejumlah pihak menilai langkah FIFA berpotensi mengubah cara pengelolaan sepak bola internasional dan membuka ruang komersialisasi yang lebih besar terhadap turnamen paling bergengsi di dunia.

Presiden FIFA, Gianni Infantino, sebelumnya mengumumkan bahwa FIFA Forward Enterprise dirancang sebagai kendaraan bisnis baru yang akan mengelola dan mengembangkan nilai komersial berbagai kompetisi FIFA.

Setelah perusahaan tersebut berdiri, FIFA disebut berencana melepas sekitar 20 persen saham kepada investor. Langkah itu diperkirakan dapat menghasilkan dana hingga 3 miliar poundsterling.

Namun, rencana tersebut memunculkan kekhawatiran dari sejumlah kalangan sepak bola Eropa. Mereka menilai model bisnis baru itu berpotensi menggeser peran FIFA sebagai organisasi pengelola sepak bola global menjadi lebih berorientasi pada kepentingan komersial.

Kekhawatiran lain muncul terkait kemungkinan posisi dan keuntungan yang dapat diperoleh para petinggi FIFA setelah tidak lagi menjabat. Meski demikian, isu tersebut masih menjadi bagian dari perdebatan yang berkembang dan belum menjadi keputusan resmi.

UEFA menjadi organisasi pertama yang secara terbuka menyampaikan kritik terhadap rencana tersebut. Federasi yang menaungi sepak bola Eropa itu menilai langkah FIFA telah melampaui batas yang seharusnya dijaga oleh lembaga pengatur sepak bola dunia.

"Ini telah melewati batas yang seharusnya tidak pernah dilewati oleh lembaga pengelola sepakbola. UEFA memandang persoalan ini dengan sangat serius," demikian pernyataan UEFA.

Sikap tegas UEFA kemudian memicu spekulasi mengenai kemungkinan aksi boikot terhadap Piala Dunia 2030. Beberapa anggota UEFA dilaporkan mulai mendiskusikan berbagai opsi respons apabila FIFA tetap melanjutkan rencana tersebut.

Apabila ancaman boikot benar-benar terjadi, dampaknya akan sangat besar bagi turnamen tersebut. Eropa selama ini menjadi rumah bagi banyak tim nasional elite dunia yang secara konsisten menjadi kandidat juara di setiap edisi Piala Dunia.

Kehilangan partisipasi negara-negara Eropa tidak hanya akan memengaruhi kualitas persaingan di lapangan, tetapi juga berpotensi mengurangi daya tarik komersial, jumlah penonton, hingga nilai siaran yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan turnamen.

Di sisi lain, Gianni Infantino membantah anggapan bahwa FIFA hanya mengejar keuntungan. Menurutnya, pembentukan FIFA Forward Enterprise justru bertujuan memperluas manfaat ekonomi sepak bola kepada seluruh anggota FIFA.

Ia menilai tahap perkembangan sepak bola global saat ini membutuhkan struktur baru yang memungkinkan aspek komersial dikelola secara lebih profesional dan efisien.

"Tahap pertumbuhan berikutnya membutuhkan struktur baru, di mana sisi komersial sepakbola dapat dikelola sebagai bisnis yang lebih fokus, sementara nilai yang dihasilkan bisa dibagikan secara lebih luas dan lebih baik ke seluruh dunia," kata Infantino.

Infantino menegaskan dana yang dihasilkan nantinya akan disalurkan kepada negara-negara anggota FIFA sehingga setiap federasi memiliki kesempatan memperoleh dukungan pendanaan untuk mengembangkan sepak bola di wilayah masing-masing.

Menurutnya, model tersebut merupakan bagian dari upaya mendemokratisasi perkembangan sepak bola dunia agar tidak hanya dinikmati negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar.

Meski demikian, perbedaan pandangan antara FIFA dan UEFA hingga kini belum menemukan titik temu. Kedua organisasi masih mempertahankan posisi masing-masing terkait masa depan tata kelola dan model bisnis sepak bola internasional.

Dengan waktu penyelenggaraan Piala Dunia 2030 yang masih beberapa tahun lagi, perkembangan konflik ini diperkirakan akan menjadi salah satu isu terbesar dalam sepak bola global. Dunia kini menunggu apakah ketegangan tersebut akan mereda melalui kompromi atau justru berkembang menjadi konflik yang memengaruhi pelaksanaan turnamen paling bergengsi di planet ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.