Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan bahwa laporan terkait tindak premanisme terhadap investor kini sudah relatif menurun.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno mengatakan kementerian memiliki tim khusus untuk menangani laporan dari para investor.
"Premanisme sekarang relatif sudah tidak ada ya. Kalau ada laporan, itu ditangani di Kedeputian Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal," ujar Riyatno di Jakarta, Kamis.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Jadikan OTT Wamen Peringatan untuk Kepala Daerah
Jika ada kasus tindak premanisme, ia menuturkan BKPM akan memfasilitasi pertemuan antara pihak investor yang merasa terganggu dengan pihak yang diduga melakukan tindakan premanisme. Tujuannya adalah untuk mencari solusi bersama.
"Kami memfasilitasi pelaku usaha secara end-to-end, mulai dari awal sampai operasional. Jika ada hambatan di tengah jalan, kami akan carikan solusi dengan instansi terkait, baik di pusat maupun di daerah," katanya menambahkan.
Riyatno juga mengungkapkan bahwa pemerintah melalui koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan pernah membahas rencana pembentukan satuan tugas (satgas) untuk memberantas premanisme secara lebih terstruktur, meskipun kelanjutannya belum diketahui.
BACA JUGA: Warga Jogja Diminta Waspadai Cuaca Ekstrem
Meskipun masih ada tantangan, BKPM mencatat tren positif dalam realisasi investasi. Data terbaru menunjukkan bahwa hingga semester I-2025, realisasi investasi telah mencapai Rp942,9 triliun, atau 49,5 persen dari target tahun ini sebesar Rp1.905,6 triliun.
Angka ini terdiri dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp432,6 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp510,3 triliun.
“Dari data realisasi investasi untuk triwulan pertama dan triwulan kedua sudah sesuai target. Saat ini sudah mencapai 49 persen,” ucap Riyatno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
