Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu (dua dari kiri) saat memberikan pernyataan di Gedung DPRD DIY, Jumat (29/8 - 2025). / Harian Jogja / Ariq Fajar Hidayat
Harianjogja.com, JOGJA—Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu, mengingatkan jika alokasi Dana Keistimewaan (Danais) dalam RAPBN 2026 tetap berada di angka Rp500 miliar, maka akan terjadi kontraksi APBD yang signifikan. Menurutnya, kondisi ini harus dicermati serius agar tidak menimbulkan beban fiskal yang besar bagi daerah.
Seperti diketahui, selama periode 2021–2024, dana ini mengalami peningkatan dari Rp1,32 triliun menjadi Rp1,42 triliun. Namun, berdasarkan RAPBN 2026, alokasi Danais hanya tercatat Rp500 miliar.
“Harus ada diskusi bagaimana Rp500 miliar ini posisinya tidak berubah. Pastinya ada perubahan reguler yang kemarin digeser ke Dana Keistimewaan, tapi Danais tidak mampu maka akan kembali ke asalnya. Jadi kontraksi-kontraksi anggaran 2026 ini perlu dicermati,” ujar Dwi, Jumat (29/8/2025).
Ia menambahkan, meski Gubernur DIY, Sri Sultan HB X sebelumnya menyatakan tidak akan meminta tambahan secara khusus ke pemerintah pusat, koordinasi tetap terbuka dilakukan oleh DPRD bersama eksekutif di tingkat pusat.
“Kalau ada teman-teman di DPRD yang mau koordinasi dengan temannya di DPR RI sama eksekutif di pusat sana, dipersilahkan,” tambahnya.
Lebih jauh, Dwi menegaskan keberlanjutan Danais bagi DIY sangat bergantung pada sinergi antar lembaga. Danais, kata dia, tidak bisa dipandang sebatas instrumen sektoral, melainkan simbol desentralisasi yang harus dipahami secara komprehensif oleh berbagai kementerian dan lembaga.
Ia menilai perlunya forum diskusi reguler antara pemerintah daerah, DPRD DIY, dan pemangku kebijakan lainnya. Forum semacam ini dapat memperkuat koordinasi teknis, menyelesaikan hambatan implementasi Danais, serta memastikan peran strategis DIY tetap terjaga dalam pembangunan nasional.
Dwi juga menekankan pentingnya kajian komprehensif terhadap dampak Danais setiap tahun. Selama ini, laporan yang ada dinilai masih sebatas internal dan minim forum diskusi terbuka. Padahal, Danais seharusnya berkontribusi nyata terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kesejahteraan Sosial.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penyaluran Danais harus peka terhadap sektor-sektor strategis. Infrastruktur padat karya, atraksi seni budaya, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga stabilisasi pangan melalui pasar murah disebut sebagai program yang layak dipertahankan. Begitu pula event UMKM yang terbukti mampu menjaga daya beli dan daya jual masyarakat.
BACA JUGA: Sultan Sampaikan Sejumlah Pesan kepada Massa Aksi
Sementara itu, Paniradya Pati Paniradya Kaistimewaan DIY, Aris Eko Nugroho masih berharap kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar Danais bisa lebih dari Rp500 miliar. Ia mencontohkan pengembangan Rumah Sakit Grhasia yang masih membutuhkan anggaran sebesar Rp400 miliar, sehingga angka tersebut dinilai kurang.
“Pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Grhasia, posisinya masih membutuhkan Rp400 miliar. Sehingga kalau hanya Rp500 miliar angkanya memang kurang. Semoga mengetuk hati bapak ibu di pemerintah pusat, atau DPR RI agar Danais tidak di posisi Rp500 miliar,” ucap Aris.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
