Dia mengatakan, lebih dari 90 persen PMI yang menjadi korban kekerasan, penipuan, atau bahkan kehilangan nyawa, berasal dari jalur nonprosedural.
Rabu, 16 Apr 2025 12:56:00

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengungkapkan fakta soal maraknya praktik perdagangan manusia yang menyasar calon pekerja migran Indonesia (PMI) melalui grup WhatsApp.
Menurut Karding, grup percakapan yang semula digunakan untuk bersosialisasi kini telah berubah fungsi menjadi alat jebakan bagi warga yang ingin bekerja di luar negeri secara cepat namun tidak resmi.
“Grup WhatsApp sekarang bukan cuma tempat ngobrol, tapi sudah jadi alat perekrutan ilegal. Banyak calon PMI dijebak lewat pesan yang menjanjikan kerja cepat di luar negeri, lengkap dengan paspor palsu yang sudah disiapkan,” ujar Karding, dikutip dari Antara, Rabu (16/4).
Dia mengatakan, lebih dari 90 persen PMI yang menjadi korban kekerasan, penipuan, atau bahkan kehilangan nyawa, berasal dari jalur nonprosedural.
Banyak pelaku rekrutmen menyamar sebagai mantan PMI sukses atau agen terpercaya, padahal merupakan bagian dari jaringan perdagangan manusia internasional.
"Yang lebih mengerikan, banyak dari calon PMI ini akhirnya jadi kaki tangan sindikat. Mereka bantu rekrut teman, tetangga, bahkan keluarga sendiri," ujarnya.
Cara Kementerian P2MI Cegah Perdagangan Manusia
Untuk menangkal praktik ini, pemerintah menggencarkan patroli digital dan memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum guna melacak aktivitas perekrutan mencurigakan di dunia maya.
Transformasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga disebut sebagai langkah strategis di era Presiden Prabowo untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan.
"Perubahan ini bukan hanya soal kelembagaan, tapi untuk menjamin pelindungan menyeluruh terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri. Apalagi, kontribusi PMI terhadap ekonomi sangat besar melalui devisa yang mereka kirimkan," ucap Karding.
Dia pun menekankan saat ini jalur legal jauh lebih mudah dan cepat, serta memberikan perlindungan menyeluruh bagi para pekerja migran. Pemerintah juga menggandeng sekolah kejuruan serta memperluas kerja sama dengan negara-negara tujuan seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Taiwan.
“Kita ingin ubah mindset masyarakat bahwa jalur legal itu ribet. Sekarang justru lebih aman dan menjanjikan masa depan. PMI resmi dihargai, dapat gaji layak, dan pulang membawa pengalaman serta penghasilan yang bisa membangun ekonomi keluarga,” ujarnya.
Di tengah maraknya iming-iming kerja cepat melalui pesan daring, Karding mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap tawaran mencurigakan, terutama yang datang dari grup WhatsApp.
“Kalau ada tawaran kerja yang terdengar terlalu indah untuk jadi kenyataan, kemungkinan besar memang bukan kenyataan. Lebih baik proses resmi tapi aman,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh


Banyak WNI Jadi Korban TPPO, Menteri P2MI Larang Berangkat Kerja ke Myanmar-Kamboja
Karding menyebut tawaran pekerjaan di sejumlah negara itu cenderung mengarah pada kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Hindari Tawaran Bodong Bekerja di Luar Negeri, Ini Tips Agar Tidak Menjadi Korban
Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan menawarkan pekerjaan dan modus-modus lain semakin marak terjadi.

Kapolri dan Menteri P2MI Bentuk Satgas TPPO Lindungi Hak-Hak Pekerja Migran
Kapolri dan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menjalin komitmen bersama untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap seluruh Pekerja Migran Indonesia.