Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. (ANTARA - HO/PBNU)
Harianjogja.com, JAKARTA—Pengadaan Sekolah Rakyat (SR) jadi sorotan, Menteri Sosial menutup celah kolusi dengan melarang pertemuan informal antara pejabat dan vendor serta memperketat pengawasan bersama aparat penegak hukum.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan komitmen bersih dari praktik penyimpangan anggaran dengan menerbitkan surat edaran yang melarang seluruh jajaran Kementerian Sosial bertemu vendor atau perwakilan perusahaan di luar forum resmi. Kebijakan ini ditujukan untuk mencegah praktik kolusi atau “kongkalikong” dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Langkah tersebut diumumkan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/5/2026), sebagai bagian dari upaya memperketat tata kelola pengadaan, khususnya pada program strategis Sekolah Rakyat (SR).
“Saya sudah mengeluarkan surat, tidak boleh satu pun jajaran Kementerian Sosial yang menemui vendor atau pimpinan perusahaan yang ikut tender di lingkungan Kemensos, kecuali pertemuannya di forum resmi,” kata Saifullah.
Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk menutup celah lobi-lobi yang berpotensi memengaruhi proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), sekaligus memastikan seluruh tahapan berjalan transparan dan akuntabel.
Ia menilai, langkah ini menjadi bagian dari transformasi Kementerian Sosial untuk meninggalkan praktik lama yang kerap mencoreng integritas institusi.
Selain itu, Kementerian Sosial juga memperkuat pengawasan dengan menggandeng aparat penegak hukum, yakni Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa.
“Kami memerlukan pendampingan dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Kami ada permintaan khusus kepada Bapak Jaksa Agung dan Bapak Kapolri untuk melakukan pendampingan dalam pengadaan di lingkungan Kementerian Sosial agar prosesnya sangat ketat,” jelasnya.
Terkait isu dugaan penggelembungan harga (mark-up) yang beredar di media sosial, Saifullah menegaskan pihaknya terbuka terhadap audit dan kritik dari lembaga berwenang. Ia bahkan menyatakan siap menjadi pihak pertama yang melaporkan jika ditemukan pelanggaran.
“Jika ada bukti, kami menjadi pihak pertama yang akan melaporkan ke aparat penegak hukum. Jangan dikotori program strategis Bapak Presiden dengan praktik yang sudah bukan zamannya lagi,” tegasnya.
Dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat, Kementerian Sosial memastikan seluruh perlengkapan siswa yang dibiayai APBN 2025–2026 telah terdistribusi kepada sekitar 32 ribu siswa di berbagai daerah.
Setiap siswa menerima empat pasang sepatu, yakni sepatu harian (sneakers), sepatu olahraga, sepatu Pakaian Dinas Harian (PDH), serta sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL), yang seluruhnya sudah termasuk kaus kaki.
Seluruh produk tersebut merupakan hasil produksi dalam negeri sebagai bentuk komitmen terhadap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Berdasarkan data realisasi, sepatu PDL memiliki pagu Rp700.000 dengan nilai lelang Rp640.000. Sementara sepatu harian untuk jenjang SMP dan SMA terealisasi Rp300.000 dari pagu Rp500.000, sedangkan untuk jenjang SD sebesar Rp250.000.
“Ya sudah jadi untuk yang tahun 2025 ya sudah, makanya tahun ini kan alokasi untuk siswa itu sekitar 32 ribu tapi belanjanya kita buat sampai hampir 40 ribu pasang untuk jaga-jaga mungkin ada sepatu anak-anak yang memerlukan, apa pergantian karena rusak dan lain sebagainya. Jadi yang untuk tahun 2025 semuanya sudah dialokasikan ya sudah dibagikan secara keseluruhan ke siswa-siswa sekolah rakyat. Nah itu bisa dilihat lah di di sekolah-sekolah rakyat kan nanti di sana akan bisa dicek secara langsung,” kata dia menegaskan terkait distribusi sepatu Sekolah Rakyat yang kini dapat diverifikasi langsung di masing-masing sekolah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
