Komisi II DPR: APBN Tak Cukup untuk Fungsionalisasi IKN

4 hours ago 3

  1. PERISTIWA

"Setidaknya kita tahu anggaran APBN saja nampaknya tidak akan mencukupi untuk kita memastikan fungsionalisasi Ibu Kota Nusantara itu bisa berjalan dengan."

Selasa, 22 Apr 2025 19:29:00

 APBN Tak Cukup untuk Fungsionalisasi IKN Komisi II DPR mendesak kejelasan rencana pemindahan ASN ke IKN, Menteri PANRB Rini Widyantini memastikan pemindahan bertahap dengan jaminan satu ASN satu unit hunian. (©© 2025 Antaranews)

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, APBN tidak akan cukup untuk membiayai fungsionalitas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Hal ini disampaikan Rifqinizamy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/4).

"Setidaknya kita tahu bahwa anggaran APBN saja nampaknya tidak akan mencukupi untuk kita memastikan fungsionalisasi Ibu Kota Nusantara itu bisa berjalan dengan baik, dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga yang akan bermutasi atau berpindah ke tempat itu," kata Rifqinizamy.

Rifqi, sapaan akrab Rifqinizamy Karsayuda, kemudian menyoroti kapasitas perkantoran di IKN Nusantara. Saat ini, hanya mampu menampung sembilan ribu orang. 

Sementara, untuk hunian yang ditargetkan rampung hingga 2028 dipastikan menampung sekitar 13 ribu orang. Hal ini dengan melihat kemampuan anggaran Rp48,8 triliun untuk IKN Nusantara hingga 2028.

"Ini tentu menjadi PR kita bersama dengan anggaran yang sudah kita gelontorkan cukup besar termasuk persiapan anggaran sebesar Rp48,8 triliun sampai 2028," sebutnya.

Progres Pembangunan IKN

Dalam rapat ini, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto menjelaskan progres pembangunan di kawasan istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) serta ekosistemnya.

Seluruhnya, ditargetkan selesai pada bulan Juni 2025. Untuk kawasan Istana meliputi Istana Negara, Istana Garuda, Bangunan Sekretariat Presiden, secara keseluruhan disebutnya bangunan sudah fungsional dan dilengkapi bangunan pendukungnya.

Kompleks Kemenko I yang meliputi empat tower fungsional memiliki kapasitas 1.286 orang. Untuk tower satu berkapasitas 478 orang, Tower dua sejumlah 147 orang, Tower tiga sebanyak 246 orang dan Tower empat berkapasitas 397 orang.

"Dilengkapi dengan 10 tenant aktif (dua minimarket, empat tempat makan, satu klinik, dan satu perbankan)," sebutnya.

Sementara itu, kompleks Kemenko III terdiri dari empat tower fungsional dengan kapasitas 1.375 orang. Tower 1 sejumlah 536 orang, Tower 2 berkapasitas 203 orang, Tower 3 sebanyak 216 orang, dan Tower 4 berkapasitas 420 orang.

"Dilengkapi dengan empat tenant aktif (satu minimarket dan tiga tempat makan)," sebutnya.

Lalu, Kemenko IV terdapat 4 tower fungsional dengan kapasitas 1.232 orang. Rinciannya, Tower satu sebanyak 386 orang Tower dua sejumlah 190 orang, Tower tiga berkapasitas 386 orang, dan Tower empat sebanyak 270 orang.

Selanjutnya, Kemensetneg terdiri tiga tower fungsional dengan kapasitas 5.572 orang. Tower satu berkapasitas 2.328 orang, Tower dua sejumlah 1.954 orang, dan Tower 3 berkapasitas 1.290 orang.

Artikel ini ditulis oleh

Titin Supriatin
 Rapat Panas Komisi V Ke Pak Bas

VIDEO: Rapat Panas Komisi V Ke Pak Bas "Kita Kok Tak Yakin IKN Mampu Dimanfaatkan"

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR, hari ini.

DPR 1 tahun yang lalu

Anggaran IKN Diblokir, Proyek Terancam Mangkrak?

Anggaran IKN Diblokir, Proyek Terancam Mangkrak?

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhambat karena pemblokiran anggaran. Hal ini menimbulkan polemik dan ketidakpastian proyek senilai Rp 466 triliun itu.

IKN 2 bulan yang lalu

Nasib Proyek IKN Setelah Anggaran Diblokir Menkeu Sri Mulyani

Nasib Proyek IKN Setelah Anggaran Diblokir Menkeu Sri Mulyani

Pemblokiran anggaran IKN menimbulkan ketidakpastian besar terhadap kelanjutan proyek strategis nasional ini.

IKN 2 bulan yang lalu

 Bukan Tidak Ada Tapi Belum Dibuka

Polemik Anggaran IKN Diblokir, Istana: Bukan Tidak Ada Tapi Belum Dibuka

Nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara menjadi polemik setelah kabar anggarannya diblokir. Istana langsung buka suara.

 Uangnya Buat Beli Makan Siang Menteri
 Hidup Segan Mati Tak Mau

Pembangunan IKN Era Prabowo-Gibran, Indef: Hidup Segan Mati Tak Mau

Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.

IKN 1 tahun yang lalu

Proyek IKN Dikritisi AMIN, Jika Tidak Dilanjut Investor Bisa Rugi Rp35 Triliun
Anggaran Pembangunan IKN Turun Drastis di Era Prabowo, Begini Kata Gerindra

Anggaran Pembangunan IKN Turun Drastis di Era Prabowo, Begini Kata Gerindra

Anggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.

IKN 1 tahun yang lalu

Anggaran untuk IKN Tahun 2025 Cuma Rp143,1 Miliar

Anggaran untuk IKN Tahun 2025 Cuma Rp143,1 Miliar

Anggaran untuk pembangunan IKN tahun 2025 juga disisipkan di sejumlah kementerian.

 Perlu Panggil Bandung Bondowoso jadi Ketua IKN Ngejar Upacara HUT RI Agustus

DPR: Perlu Panggil Bandung Bondowoso jadi Ketua IKN Ngejar Upacara HUT RI Agustus

Anggota DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus menilai target mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak masuk akal.

 Program Makan Gratisnya Rp 70 Triliun

PDIP Tak Yakin Pemerintah Prabowo Lanjutkan IKN: Program Makan Gratisnya Rp 70 Triliun

Djarot Saiful Hidayat menilai, ketidaksiapan dalam pemindahan IKN sebagai cerminan kebijakan yang tergesa-gesa.

Rusun di IKN Sudah Siap, tapi PNS Tak Kunjung Pindah ke Ibu Kota Baru

Rusun di IKN Sudah Siap, tapi PNS Tak Kunjung Pindah ke Ibu Kota Baru

Proses pemindahan PNS perlu dilakukan koordinasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).

IKN 3 bulan yang lalu

Read Entire Article
Ekonomi | Politic | Hukum | Kriminal | Literatur | SepakBola | Bulu Tangkis | Fashion | Hiburan |