Impor Garam Dihentikan Total Mulai 2026: Produksi Dalam Negeri Sudah Mencukupi?

2. UANG

Pemerintah mengincar penghentian impor garam pada 2026, tetapi kesiapan produksi dalam negeri, terutama garam industri, masih dipertanyakan

Rabu, 16 Apr 2025 13:56:22

Impor Garam Dihentikan Total Mulai 2026: Produksi Dalam Negeri Sudah Mencukupi? (©merdeka.com)

Pemerintah Indonesia berambisi untuk menghentikan seluruh impor garam pada tahun 2026. Target ambisius ini menimbulkan pertanyaan besar: seberapa siapkah produksi garam dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional yang terus meningkat?

Tantangan terbesar terletak pada pemenuhan kebutuhan garam industri, yang jauh melampaui kapasitas produksi dalam negeri saat ini. Sementara klaim swasembada garam konsumsi telah dideklarasikan sejak 2017, realitas di lapangan menunjukkan adanya kekurangan produksi.

Meskipun pemerintah menargetkan produksi garam konsumsi 2,25 juta ton pada 2025 untuk memenuhi kebutuhan 1,76 juta ton, laporan menunjukkan adanya kesenjangan produksi.

Situasi untuk garam industri jauh lebih kompleks. Kebutuhan garam industri jauh lebih besar daripada produksi dalam negeri, memaksa pemerintah untuk tetap mengizinkan impor hingga 2026 dengan rencana pengurangan bertahap.

Proyek pengembangan di Nusa Tenggara Timur (NTT) senilai Rp2 triliun bertujuan untuk meningkatkan produksi, namun menghadapi tantangan besar dalam hal kualitas dan sertifikasi.

Kekurangan garam industri diperkirakan mencapai 2,4 juta ton. Hal ini menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap impor untuk mencegah praktik yang tidak terkontrol, serta standarisasi yang jelas agar petani garam dapat memenuhi standar kualitas industri.

Tantangan ini membutuhkan solusi komprehensif yang melibatkan modernisasi teknologi, peningkatan infrastruktur, dukungan pemerintah, dan peran aktif BUMN.

Tantangan dan Upaya Peningkatan Produksi Garam

Ilustrasi Garam Dapur Pixabay/Bru-nO

Modernisasi teknologi produksi garam sangat krusial untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, mengurangi ketergantungan pada cuaca, dan meningkatkan daya saing.

Investasi dan transfer teknologi dari perusahaan asing menjadi kunci keberhasilan. Memenuhi standar kualitas garam industri, khususnya kandungan NaCl di atas 97 persen, merupakan tantangan utama yang harus diatasi.

Peningkatan infrastruktur pendukung produksi garam, seperti gudang penyimpanan dan fasilitas pengolahan, juga sangat penting. Dukungan pemerintah melalui kebijakan yang tepat, insentif, dan pembinaan kepada petani garam menjadi faktor penentu keberhasilan program swasembada garam. Peran BUMN dalam pengembangan industri garam diharapkan dapat mempercepat peningkatan produksi dan distribusi.

BPOM juga berperan penting dalam memastikan kualitas garam farmasi. Mereka memperkirakan kebutuhan ideal garam farmasi mencapai 10.000 ton per tahun, dan tengah mengupayakan keringanan regulasi untuk memperlancar produksi dalam negeri.

Kepala BPOM menyatakan, "Apakah bertambah setahun lagi, atau dua tahun lagi, ini kita perlu bicarakan. Karena kan ada peraturan, supaya peraturan tersebut ada exemption, karena dalam kondisi emergency."

BPOM juga berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan ketersediaan garam farmasi.

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan target swasembada garam industri pada 2027, dengan penghentian impor garam industri pada 2025 (kecuali untuk Chlor Alkali Plant/CAP).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan program terobosan, termasuk modeling ekstensifikasi tambak garam dan intensifikasi melalui modernisasi teknologi.

Implementasi Perpres Nomor 126 Tahun 2022 dan Sinergi Kementerian

Kelompok Petani Garam Sarining Segara di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. (Dok Kementerian Sosial RI) @ 2023 merdeka.com

Implementasi Perpres Nomor 126 Tahun 2022 tentang larangan impor garam untuk industri makanan dan minuman menjadi fokus utama. Menko Pangan meminta KKP untuk menindaklanjuti kebijakan ini, mengingat larangan impor hanya berlaku hingga 2024. Pemantauan harga dan ketersediaan komoditas pangan akan terus dilakukan untuk memastikan kebijakan memberikan manfaat optimal.

KKP menargetkan pemenuhan 30-50 persen kebutuhan garam industri domestik pada 2025 melalui proyek percontohan. Hal ini diharapkan mengurangi ketergantungan pada impor dan mencapai target penghentian impor garam industri pada 2027.

Meskipun beberapa jenis garam industri masih perlu diimpor, Ditjen PKRL mengambil langkah strategis untuk memastikan ketersediaan stok garam lokal yang cukup.

Pemerintah menargetkan Indonesia bebas impor garam konsumsi pada 2025. Dengan suksesnya program swasembada garam, Indonesia diharapkan mampu mengurangi impor secara signifikan, memperkuat ketahanan pangan nasional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Peningkatan produksi dalam negeri menjadi kunci untuk memenuhi permintaan pasar dan mencegah potensi kelangkaan.

Meskipun optimisme terlihat, kekhawatiran mengenai kesiapan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional tetap ada. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan tercapainya target penghentian impor garam pada tahun 2026. Upaya kolaboratif dari pemerintah, sektor swasta, dan petani garam sangat krusial untuk keberhasilan program ini.