Hari Ibu 2025: Tujuan, landasan hukum dan susunan upacara sesuai pedoman KemenPPPA

Peringatan Hari Ibu 2025 kembali menjadi momentum nasional yang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga sarat dengan nilai edukatif dan historis. Melalui peringatan ini, pemerintah menegaskan pentingnya pengakuan terhadap peran, kontribusi, dan perjuangan perempuan Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan.

Untuk memperkuat makna tersebut, pelaksanaan Hari Ibu didasarkan pada tujuan yang jelas serta landasan hukum yang resmi, sebagaimana tertuang dalam Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-97 Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia.

Berikut ini adalah tujuan dari peringatan Hari Ibu 2025 dan dasar hukumnya, berdasarkan informasi yang telah dihimpun dari situs resmi KemenPPPA.

Tujuan peringatan Hari Ibu 2025

Dalam penjelasan yang tercantum pada pedoman resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), tujuan penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 dibagi ke dalam dua kategori, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Berikut uraian lengkapnya:

Tujuan umum

Tujuan umum pelaksanaan Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 adalah sebagai sarana untuk mengingat sekaligus menghargai pergerakan perempuan Indonesia yang telah memiliki peran strategis serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan peran, posisi, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan bangsa.

Tujuan khusus

• Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai makna Hari Ibu sebagai wujud penghormatan terhadap perjuangan pergerakan perempuan Indonesia, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan.

• Mendorong terbentuknya komitmen lintas sektor untuk meningkatkan perhatian dan pengakuan terhadap keberadaan serta peran penting perempuan di berbagai bidang pembangunan.

• Memperkuat kerja sama dan sinergi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu ke-97, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Dasar hukum Hari Ibu

Berikut sejumlah regulasi yang menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29 serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277.

2. Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional yang Bukan Hari Libur, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1961 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382.

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana tercantum dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132.

5. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025.

Dengan memahami tujuan penyelenggaraan serta landasan hukum yang mendasari-nya, Peringatan Hari Ibu diharapkan tidak hanya dimaknai sebagai agenda seremonial semata, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya peran dan kontribusi perempuan, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan kesetaraan, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan di berbagai bidang kehidupan.