Kepala Biro Umum dan Protokol Setda DIY, Teguh Suhada ditemui di kantornya, Rabu (10/6/2026). Anisatul Umah-Harian Jogja.
Harianjogja.com, JOGJA—Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi memaksa Pemerintah Daerah (Pemda) DIY melakukan langkah efisiensi ketat, terutama pada belanja operasional kendaraan dinas. Sejumlah kebijakan baru pun mulai diterapkan untuk menekan pembengkakan anggaran.
Kepala Biro Umum dan Protokol Setda DIY, Teguh Suhada, mengungkapkan bahwa ruang penyesuaian anggaran saat ini sangat terbatas. Oleh karena itu, efisiensi menjadi pilihan utama agar aktivitas pemerintahan tetap berjalan tanpa melampaui anggaran yang telah ditetapkan.
“Salah satu langkah yang kami lakukan adalah mengurangi penggunaan kendaraan dinas, termasuk pembatasan fasilitasi kendaraan untuk tamu dari pusat,” ujar Teguh, Rabu (10/6/2026).
Ia menjelaskan, jika sebelumnya kunjungan tamu kementerian dapat difasilitasi hingga lima unit kendaraan, kini jumlahnya dikurangi menjadi tiga hingga empat unit saja. Bahkan untuk kebutuhan bahan bakar, Pemda DIY hanya menanggung penggunaan di wilayah DIY.
“Kalau kegiatan di luar DIY, seperti ke Magelang, biaya BBM ditanggung oleh instansi pusat. Kami hanya menyediakan unit kendaraannya,” jelasnya.
Tak hanya itu, penggunaan kendaraan operasional juga kini lebih selektif. Setiap perjalanan dinas harus dipertimbangkan secara matang berdasarkan tingkat urgensi kegiatan. Efisiensi juga diterapkan pada pengawalan kegiatan pimpinan daerah.
Sebagai contoh, kunjungan Gubernur DIY ke daerah seperti Gunungkidul yang sebelumnya menggunakan dua mobil protokol, kini cukup satu kendaraan saja.
Selain pengurangan jumlah kendaraan, Pemda DIY juga menerapkan pola berbagi armada antarunit. Biro Protokol dan Rumah Tangga diminta tidak lagi menggunakan kendaraan secara terpisah, melainkan berbagi untuk mengoptimalkan penggunaan.
“Sekarang tidak sendiri-sendiri lagi. Semua harus berbagi karena keterbatasan anggaran BBM,” kata Teguh.
Kebijakan efisiensi juga menyasar perjalanan pejabat daerah. Jika sebelumnya Sekretaris Daerah bersama kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan kendaraan terpisah saat kunjungan kerja, kini dialihkan menggunakan satu kendaraan bersama berkapasitas besar seperti HiAce.
Menurut Teguh, meskipun konsumsi BBM kendaraan jenis tersebut juga meningkat, langkah ini dinilai jauh lebih hemat dibandingkan penggunaan beberapa mobil sekaligus.
“Secara keseluruhan tetap lebih efisien daripada masing-masing menggunakan kendaraan sendiri,” ujarnya.
Selain penghematan armada, Pemda DIY juga mulai menerapkan kebijakan Car Free Day bagi pegawai setiap hari Jumat. Pegawai didorong untuk menggunakan transportasi alternatif seperti sepeda, angkutan umum, atau kendaraan pribadi secara terbatas.
Sementara itu, skema kerja fleksibel juga diterapkan melalui kebijakan Work From Home (WFH) pada hari Rabu bagi sebagian pegawai. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi mobilitas sekaligus menekan penggunaan BBM.
Pemda DIY akan mengevaluasi kebijakan efisiensi ini dalam satu bulan ke depan untuk memastikan efektivitasnya terhadap pengendalian anggaran operasional.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemda DIY berharap dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kelancaran pelayanan publik di tengah tekanan kenaikan harga BBM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Abdul Hamied Razak Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
