JOGJA–Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mendorong pembentukan lembaga riset di tingkat daerah, layaknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di tingkat pusat. Lembaga tersebut dinilai penting untuk memperkuat dasar kebijakan pemerintah daerah agar berbasis data dan penelitian ilmiah yang akurat.
Eko menjelaskan, ke depan seluruh kebijakan daerah wajib disusun berdasarkan hasil riset dan data yang valid. “Kita harus memperkuat kelembagaan yang secara khusus melaksanakan tugas untuk kebijakan riset, penelitian, dan inovasi daerah. Di tingkat nasional ada BRIN, di daerah tentunya juga diperlukan,” ujarnya, Kamis (9/10/2025).
Ia menekankan pentingnya penyusunan big data mikro di DIY sebagai fondasi kebijakan. Melalui metodologi ilmiah, Pemda dapat memiliki bank data yang kuat, misalnya terkait jumlah balita, ibu hamil, lansia, dan usia produktif.
“Sehingga ketika Pemda menyusun satu kebijakan, itu benar-benar sesuai dengan target dan sasaran yang ingin dicapai,” katanya.
Selain data kependudukan, sektor lain juga membutuhkan perhatian riset, termasuk pertanian. Eko menyoroti lahan pertanian yang terus menyusut sekitar 200 hektare per tahun. Ia menilai, perlu ada kajian mendalam untuk melindungi lahan pertanian pangan sekaligus menggali potensi tanaman lokal dan kekayaan hayati DIY.
Potensi kelautan di wilayah selatan DIY juga dinilai belum tergarap optimal. Menurut Eko, kawasan dari perbatasan Purworejo hingga Wonogiri menyimpan kekayaan maritim yang membutuhkan riset mendalam, termasuk peluang pengembangan ekonomi laut.
Tak hanya aspek ekonomi dan lingkungan, sektor sosial budaya pun perlu mendapat porsi riset, termasuk kuliner khas Jogja seperti gudeg, bakpia, dan sate klathak. Eko mencontohkan buku Mustika Rasa karya Soekarno yang mendokumentasikan resep Nusantara secara sistematis.
“Di Jogja kan luar biasa banyak makanan khas yang tidak saja dinikmati oleh warga Jogja sendiri, tapi juga wisatawan. Ini harus menjadi pemahaman bersama untuk dilakukan riset,” ucap Eko.
Ia mengapresiasi beberapa riset yang telah dilakukan pemerintah daerah, misalnya penyusunan naskah akademik Serangan Umum 1 Maret yang menjadi dasar penetapan Hari Kedaulatan Negara.
Bidang penanggulangan bencana juga menjadi prioritas penting riset daerah. Eko mengingatkan bahwa DIY memiliki 14 potensi bencana, mulai dari megathrust di selatan, aktivitas Gunung Merapi di utara, hingga potensi sesar gempa dan hidrometeorologi.
“Di balik keindahan Jogja, di balik enaknya kuliner di Jogja, ada potensi ancaman yang juga sangat perlu mendapatkan perhatian,” imbuhnya.
Ia menegaskan, penelitian diperlukan untuk meningkatkan edukasi masyarakat agar lebih tangguh menghadapi potensi bencana. Melalui pembentukan lembaga riset daerah, Pemda DIY diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, adaptif, dan berbasis pengetahuan ilmiah. (Advertorial)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
