Ilustrasi Jalur Pantai Selatan (Pansela) Pulau Jawa (ANTARA - HO / Kementerian PU)
Harianjogja.com, JAKARTA — Ancaman krisis pesisir di Pantai Utara Jawa kian nyata dan tak bisa lagi dianggap sepele. Riset terbaru dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap fakta mencemaskan: sebanyak 65,8 persen garis pantai di kawasan Pantura telah mengalami erosi dalam dua dekade terakhir.
Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Tubagus Solihuddin, menyebut kondisi ini dipicu oleh tekanan pembangunan yang masif di wilayah pesisir. Pertumbuhan permukiman dan aktivitas ekonomi yang tak terkendali mendorong eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan.
“Pantura didominasi oleh endapan geologi yang masih rapuh, sehingga sangat rentan terhadap erosi dan penurunan tanah,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Data Satelit Ungkap Kondisi Mengkhawatirkan
Berdasarkan analisis citra satelit Sentinel periode 2000–2024, laju erosi mencapai 65,8 persen, jauh melampaui akresi (penambahan daratan) yang hanya 34,2 persen. Temuan ini menunjukkan ketidakseimbangan serius dalam dinamika pesisir.
Secara morfologi, sekitar 83 persen Pantai Utara Jawa merupakan dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 10 meter. Kondisi ini membuat kawasan tersebut sangat rentan terhadap abrasi, banjir rob, hingga intrusi air laut.
Dampak Nyata: Daratan Hilang dan Tambak Tenggelam
Kerusakan pesisir sudah terlihat jelas di berbagai wilayah. Di Tanjung Pontang, Serang, daratan seluas 1,72 kilometer persegi hilang akibat perubahan aliran sungai. Sementara di kawasan Muara Gembong, Bekasi, air laut telah masuk hingga empat kilometer ke daratan, merendam lebih dari 1.000 hektare tambak.
Fenomena serupa juga terjadi di Subang dan Indramayu, di mana ratusan hektare tambak terendam dan infrastruktur jalan desa rusak akibat abrasi.
Yang paling mengkhawatirkan terjadi di Demak. Wilayah yang dahulu terbentuk dari sedimentasi kini kembali “ditelan” laut, dengan intrusi air mencapai lima hingga enam kilometer ke daratan.
Dipicu Aktivitas Manusia dan Perubahan Iklim
Tubagus menjelaskan bahwa kerusakan ini tidak hanya dipicu faktor alam, tetapi juga aktivitas manusia di hulu, seperti pembangunan bendungan, kanalisasi, dan perubahan aliran sungai. Hal ini menyebabkan suplai sedimen ke pesisir terhenti.
Di sisi lain, kenaikan muka air laut (sea level rise) dan penurunan muka tanah (land subsidence) memperparah kondisi. Data altimetri menunjukkan kenaikan muka air laut di Pantura mencapai rata-rata 0,41–0,42 cm per tahun, atau sekitar 15,5 cm dalam 32 tahun terakhir.
Ancaman Nasional, Bukan Sekadar Lokal
Pantura Jawa selama ini dikenal sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Oleh karena itu, krisis pesisir yang terjadi dinilai sebagai ancaman serius berskala nasional.
“Ini bukan hanya soal abrasi, tapi krisis multidimensi yang melibatkan lingkungan, ekonomi, dan sosial,” tegas Tubagus.
Butuh Solusi Berbasis Riset
BRIN menekankan bahwa penanganan krisis Pantura tidak bisa dilakukan dengan pendekatan tunggal. Diperlukan strategi lintas sektor berbasis data ilmiah dan keseimbangan ekosistem.
Upaya mitigasi ke depan harus mencakup pengelolaan pesisir terpadu, pengendalian pembangunan, serta pemulihan ekosistem mangrove sebagai benteng alami dari abrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
