Harianjogja.com, SLEMAN — Aliansi Aliansi Mei Melawan (AMEL) bersama Gerakan Nasional Pendidikan dan sejumlah elemen mahasiswa serta buruh menggelar aksi memperingati Hari Pendidikan Nasional di kawasan Pertigaan Gejayan, Sabtu (2/5/2026).
Aksi tersebut menyoroti berbagai isu, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga dugaan tindakan represif terhadap gerakan mahasiswa di lingkungan kampus.
Massa Sempat Terkendala di Kampus
Koordinator lapangan aksi, Theo, menjelaskan bahwa massa yang didominasi mahasiswa mulai berkumpul sejak pukul 13.00 WIB di area Universitas Negeri Yogyakarta.
Namun, mereka sempat menghadapi kendala saat hendak memarkir kendaraan karena gerbang kampus disebut ditutup. Padahal, pihak aliansi mengaku telah mengirimkan surat pemberitahuan sebelumnya kepada rektorat.
Akibatnya, peserta aksi memarkir kendaraan di luar kampus agar agenda demonstrasi tetap berjalan.
Angkat Isu Represi dan Hak Mahasiswa
Sebelum bergerak menuju Gejayan, massa sempat melakukan orasi di depan kampus. Dalam orasi tersebut, mereka menyinggung dugaan praktik represif di lingkungan pendidikan.
Salah satu isu yang disuarakan adalah terkait hak pendidikan seorang mahasiswa bernama Perdana Arie Putra Veriasa yang disebut belum dipulihkan.
Soroti Program MBG
Theo menyebut tuntutan dalam aksi ini masih berkaitan dengan isu yang sebelumnya diangkat saat Hari Buruh Internasional.
Salah satu tuntutan utama adalah mendesak pemerintah mencabut program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menyerap lebih dari separuh anggaran pendidikan nasional.
Selain itu, massa juga menyerukan agar militer ditarik dari ruang sipil karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan berpendapat di kampus.
Akademisi: Aksi Bagian dari Demokrasi
Pakar sosiologi dari Universitas Gadjah Mada, Andreas Budi Widyanta, menilai aksi demonstrasi merupakan bagian dari hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.
Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam aksi tersebut menunjukkan solidaritas terhadap buruh sekaligus bentuk perjuangan atas keadilan sosial.
Ia juga menyoroti dugaan insiden kekerasan terhadap massa aksi di kawasan DPRD DIY sehari sebelumnya.
“Aksi damai seharusnya tidak diikuti dengan intimidasi atau kekerasan. Jika benar terjadi, harus segera diusut tuntas,” ujarnya.
Jaga Ruang Demokrasi
Andreas mengingatkan pentingnya menjaga citra Jogja sebagai kota pendidikan dan kebudayaan. Ia menilai peristiwa kekerasan, jika terbukti, dapat menjadi preseden buruk bagi ruang demokrasi.
Menurutnya, penyampaian kritik oleh mahasiswa dan masyarakat sipil merupakan bagian dari upaya merawat demokrasi secara damai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
