4 provinsi di timur Indonesia yang punya "pimpinan" wanita terbanyak

2 weeks ago 11

Jakarta (ANTARA) - Kesetaraan gender di Indonesia kerap menunjukkan kemajuan. Kini, semakin banyak perempuan yang tidak hanya berpartisipasi di dunia kerja, tetapi juga menduduki posisi strategis sebagai pimpinan di berbagai sektor.

Fenomena ini menandai perubahan positif dalam pola kepemimpinan di Indonesia, di mana peran perempuan semakin diakui dan diapresiasi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, proporsi perempuan yang menempati jabatan manajerial terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Menariknya, sebagian besar provinsi dengan jumlah pimpinan perempuan tertinggi berasal dari kawasan timur Indonesia.

Berikut daftar 10 provinsi yang memiliki "pimpinan" perempuan terbanyak:

Papua: 45,39%
Sulawesi Selatan: 44,79%
Sulawesi Utara: 42,27%
Sulawesi Tengah: 41.01%
Bali: 40,82%
Kepulauan Riau: 40,45%
Jambi: 38,9%
Jawa Timur: 38,16%
DKI Jakarta: 37,81%
Maluku: 37,77%

Provinsi Papua mencatat persentase tertinggi perempuan di posisi pimpinan, yakni 45,39 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa setengah jabatan manajerial di berbagai lembaga, perusahaan, maupun organisasi di Papua dipimpin oleh perempuan.

Capaian ini memperlihatkan bahwa kesetaraan gender tidak lagi hanya menjadi wacana, tetapi telah diterapkan secara langsung.

Papua menjadi contoh memberikan kesempatan yang setara, dapat melahirkan kepemimpinan perempuan yang kuat dan berpengaruh di berbagai bidang.

Tiga provinsi di Pulau Sulawesi juga menempati posisi teratas dalam daftar daerah dengan pimpinan perempuan terbanyak.

Sulawesi Selatan berada di urutan kedua dengan 44,79 persen, disusul Sulawesi Utara dengan 42,27 persen, dan Sulawesi Tengah dengan 41,01 persen.

Data ini menunjukkan bahwa kawasan timur Indonesia, khususnya Sulawesi, telah menjadi ruang terbuka bagi tumbuhnya kepemimpinan perempuan.

Perempuan di wilayah ini semakin aktif berperan penting dalam mengambil keputusan dan memimpin organisasi secara profesional.

Selain wilayah timur, Bali dan Kepulauan Riau juga termasuk provinsi dengan jumlah pimpinan perempuan yang tinggi, yakni masing-masing 40,82 persen dan 40,45 persen.

Kedua provinsi ini dikenal memiliki kultur kerja yang terbuka dan ekonomi yang dinamis, sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berkarier dan memimpin.

Kemudian, Provinsi Jambi (38,9 persen), Jawa Timur (38,16 persen), DKI Jakarta (37,81 persen), dan Maluku (37,77 persen) turut melengkapi daftar sepuluh besar provinsi dengan pimpinan perempuan terbanyak.

Seluruh daerah tersebut berada di atas rata-rata nasional, yakni 35,02 persen. Hal ini menandakan adanya peningkatan dalam peran perempuan di dunia kerja.

Meski demikian, beberapa provinsi di bagian barat dan tengah Indonesia masih menunjukkan angka yang relatif rendah.

Kalimantan Timur berada di posisi terbawah dengan 26,40 persen, diikuti oleh Sumatera Barat 27,96 persen, Jawa Barat 29,15 persen, Banten 29,37 persen, dan Sulawesi Barat 29,92 persen, semuanya berada bawah rata-rata nasional.

Perbedaan ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk menempati posisi pimpinan di berbagai sektor.

Hal ini pun diperlukan dukungan kebijakan pemerintah dan pengusaha, lingkungan kerja yang inklusif, serta pelatihan kepemimpinan agar perempuan juga dapat berperan lebih aktif di posisi manajerial.

Kenaikan jumlah perempuan yang menduduki posisi pimpinan sejalan dengan tujuan kelima Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Jika tren positif ini terus berlanjut hingga 2030, Indonesia berpotensi menjadi negara dengan keseimbangan kepemimpinan yang kuat dan inklusif, di mana perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang sama untuk memimpin dan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa.

Hadirnya banyak pimpinan perempuan di berbagai provinsi menjadi tanda bahwa kesetaraan bukan hanya idealisme, tetapi realitas yang sedang berkembang.

Kini, kepemimpinan di Indonesia semakin beragam, dan perempuan mesti ikut mengambil peran dalam mengarahkan masa depan ekonomi serta pembangunan nasional.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article