Foto ilustrasi. - Ist/Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN--Lonjakan harga BBM kini menjadi tekanan utama dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di Sleman. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada biaya bahan bakar, tetapi juga merembet ke biaya produksi material konstruksi serta operasional alat berat di lapangan.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman, Suparman, menjelaskan bahwa seluruh program rehabilitasi jalan kabupaten saat ini sedang dalam tahap penghitungan ulang agar tetap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Sektor produksi aspal dan beton, juga pemakaian alat berat lain terpengaruh kenaikan harga BBM,” kata Suparman dihubungi, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, evaluasi yang dilakukan tidak berhenti pada aspek administratif. Pemerintah daerah juga menelaah ulang target fisik proyek, termasuk panjang jalan yang akan diperbaiki di masing-masing ruas. Hal ini membuka kemungkinan perubahan yang cukup terasa bagi masyarakat pengguna jalan.
Ia mengakui, pengurangan sasaran pekerjaan menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan. Keputusan tersebut akan bergantung pada hasil akhir kajian yang saat ini masih dalam proses penyusunan.
“Termasuk survei harga terbaru. Kami masih menunggu hasil kaji ulang dan revisinya,” katanya.
Di sisi lain, Sekretaris DPUPKP Sleman, Fauzan Ma’aruf, memastikan bahwa proses pengadaan proyek belum dihentikan. Namun, seluruh tahapan masih menunggu penyesuaian, terutama terkait hasil survei harga pasar terbaru yang menjadi dasar perhitungan ulang.
“Ada kenaikan harga pasar, makanya perlu ada survei ulang,” kata Fauzan.
Sebelum muncul tekanan kenaikan harga, DPUPKP Sleman telah menyiapkan dokumen lelang untuk 11 paket peningkatan jalan kabupaten yang tersebar di berbagai wilayah. Ruas-ruas tersebut mencakup Krapyak–Wonosari; Ngawen–Kenteng; Sedogan–Sempu; Pugeran–Paingan; Donoasih–Ngemplak; Losari–Gayamharjo; Kenaran–Losari; Pundong–Klaci; Diro–Kwayuhan; Serut–Krikilan; serta Sanggrahan–Manukan.
Dari seluruh paket tersebut, ruas Sedogan–Sempu di Kapanewon Tempel menjadi yang paling panjang dengan target penanganan mencapai 1.349 meter. Sementara itu, ruas Pugeran–Paingan di Kapanewon Depok ditargetkan sepanjang 1.020 meter, dan ruas Ngawen–Kenteng di Kapanewon Gamping sepanjang 950 meter.
Kini, seluruh rencana tersebut berada dalam tahap peninjauan ulang. Pemerintah daerah mempertimbangkan dua skenario, yakni mengurangi panjang jalan yang ditangani atau menunda sebagian paket pekerjaan agar anggaran tetap terkendali.
Bagi masyarakat, perubahan ini berpotensi memengaruhi kenyamanan dan kelancaran aktivitas sehari-hari, terutama di wilayah yang sebelumnya telah diprioritaskan untuk perbaikan. Dengan kondisi harga global yang masih fluktuatif, arah kebijakan pembangunan jalan di Sleman akan sangat bergantung pada hasil kaji ulang anggaran yang tengah berjalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
