LSI menggelar survei tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia.
Minggu, 13 Apr 2025 15:09:00

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terkini terkait RUU KUHAP, salah satunya terkait tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia.
Hasilnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan publik yang paling tinggi dibandingkan lainnya.
“Kalau untuk para penegak hukum, berarti di antara penegak hukum yang lain, Kejaksaan Agung ini cukup konsisten, dibandingkan survei sebelumnya juga cukup konsisten,” tutur Peneliti LSI Yoes C Kenawas dalam konferensi pers di kawasan Jalan Bangka Raya, Mampang, JakartaSelatan, Minggu (13/4/2025).
Kejagung sendiri mendapatkan tingkat kepercayaan publik sebesar 75 persen. Kemudian, Mahkamah Konstitusi (MK) 72 persen, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 68 persen, pengadilan 66 persen, dan Polri 65 persen.
“Diikuti Mahkamah Konstitusi, KPK, pengadilan, dan yang terakhir itu Polri. Kalau kita lihat trennya, juga dibandingkan tahun lalu ya, Presiden sekarang di 88 persen, TNI di 84 persen, Kejaksaan Agung di 75 persen, 72 persen ini di Mahkamah Konstitusi, diikuti KPK, pengadilan, dan terakhir kepolisian,” jelas dia.
Yoes menyatakan, survei kali ini tidak jauh berbeda hasil penilaiannya jika dibandingkan dengan data Januari 2025 lalu.
“Kejaksaan sudah melakukan banyak penangkapan besar, seperti kasus Suami Sandra Dewi, Pertamina, itu sudah dilihat masyarakat dan mendapat apresiasi. Namun tetap masih banyak kasus di luar sana yang perlu untuk ditangani,” Yoes menandaskan.
Metode Survei
LSI melakukan survei tentang RUU KUHAP ini pada 22-26 Maret 2025 dengan target populasi survei adalah Warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas, atau sudah menikah dan memiliki telepon atau telepon selular.
Sampel yang digunakan sebanyak 1.214 responden yang dipilih melalui metode Double Sampling (DS). DS adalah pengambilan sample secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka LSI yang dilakukan sebelumnya.
Margin of error dalam survei ini diperkirakan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dan asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.
Artikel ini ditulis oleh

N
Reporter
- Nanda Perdana Putra

Penyebab Kepercayaan Publik Lebih Tinggi ke Kejagung Ketimbang KPK
Kejagung menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya menurut Survei Indikator Politik Indonesia.

Survei Indikator: Kejagung Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik, KPK Terendah
Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik dengan persentase 69%. Disusul Polri 67%, pengadilan 66%, MK 64%, dan KPK 61%.

DPR Puji Kejagung Usai Dinilai Dipercaya Publik dalam Pemberantasan Korupsi
Dalam survei tersebut, Kejagung memperoleh angka kepercayaan sebesar 73 persen.
DPR 2 bulan yang lalu

Survei LSI: Publik Lebih Percaya Kejagung Dibandingkan Pengadilan, Polri dan KPK
Survei ini dilakukan pada 20-28 Januari 2025, dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

Berani Bongkar Kasus Kakap Harus Jadi Indikator Jaksa Agung Baru
Dalam sejumlah survei, Kejagung memiliki tingkat kepuasan publik paling tinggi dibanding lembaga penegak hukum lainnya

DPR Puji Kejagung Usai Dinilai Paling Dipercaya Publik dalam Pemberantasan Korupsi
Dalam survei tersebut, Kejagung memperoleh angka kepercayaan sebesar 73 persen.
Kilas 2 bulan yang lalu

Survei LSI: Tren Penegakan Hukum Positif, Tingkat Kepercayaan Publik ke Kejaksaan Teratas
Sepanjang tahun 2023, Kejaksaan berhasil menjaga tren positif terkait kepercayaan publik.

Survei CSIS: Kepercayaan Publik ke KPK Mengkhawatirkan, Ini Kabar Buruk
"Trust terhadap KPK saat ini angkanya cukup mengkhawatirkan," kata Arya.
CSIS 2 tahun yang lalu

Hasil Survei Terbaru Ungkap Kepercayaan Publik pada KPK dan MK
Margin of Error (Mo) survei diperkirakan + 2,83 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.

LSI Ungkap Efek Sidang Sengketa Pilpres Terhadap Kepercayaan Publik ke MK
Tingkat kepercayaan publik terhadap MK di bawah Kejaksaan, Presiden dan TNI.