Suahasil Nazara Buka Suara soal Kelanjutan Perombakan Pejabat Pajak dan Bea Cukai

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara. /Instagram.

Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih membahas kelanjutan perombakan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan pembahasan dilakukan dengan melihat kembali proses serta aktivitas yang telah berlangsung terkait penunjukan dan pelantikan pejabat di lingkungan Kemenkeu.

"Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi," ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Menurut Suahasil, penunjukan pejabat di lingkungan Kemenkeu memiliki sejumlah jenjang. Proses tersebut juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit eselon I.

Ia menjelaskan mekanisme tersebut diperlukan karena terdapat posisi tertentu yang membutuhkan koordinasi lintas unit eselon I. Struktur tersebut dinilai diperlukan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi di lingkungan Kemenkeu.

"Saya sekarang masih mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I. Karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit," jelasnya.

Kemenkeu Pastikan Koordinasi Antarunit

Suahasil mengatakan Kemenkeu saat ini memastikan struktur pejabat yang dibentuk mampu memperkuat koordinasi antarsatuan kerja.

Menurut dia, kebutuhan terhadap struktur lintas unit eselon I menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan dalam proses penunjukan pejabat.

"Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon satu karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi. Jadi ini yang kita sedang pastikan, dan akan kita pastikan bahwa sinergi dari Kementerian Keuangan itu terjadi dengan baik," kata Suahasil.

Terkait kemungkinan pembatalan perombakan pejabat, Suahasil belum memberikan kepastian. Ia mengatakan Kemenkeu masih akan melihat kembali proses yang telah dilakukan sebelumnya.

Peninjauan tersebut termasuk pelantikan pejabat yang sebelumnya dilakukan secara langsung maupun secara hibrida.

"Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang, sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan," pungkas Suahasil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara