Stafsus Menhan Minta TPNPB Hentikan Kekerasan terhadap Warga

Stafsus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Lenis Kogoya dalam siniar BGN Talks yang diikuti di Jakarta, Senin (25/8/2025). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari

Harianjogja.com, JAKARTA— Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Lenis Kogoya meminta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menghentikan aksi kekerasan dan ancaman terhadap masyarakat sipil di Papua.

Seruan tersebut disampaikan Lenis menyusul sejumlah aksi kekerasan dan ancaman yang disebut terjadi terhadap warga sipil. Ia juga meminta kelompok TPNPB tidak mengganggu aktivitas masyarakat menjelang peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.

"Saya sampaikan kepada seluruh pasukan TPNPB bahwa belakangan ini eskalasi kekerasan, penyesatan, hingga pembunuhan eksekusi mati antarwarga sipil, guru, misionaris, dan penginjil terus terjadi. Bahkan mama-mama disiksa dan fasilitas sekolah dibakar. Aksi-aksi ini harus segera dihentikan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Tiga Seruan untuk TPNPB

Lenis mengatakan terdapat ancaman yang ditujukan kepada masyarakat dan jajaran pemerintah daerah agar tidak mengikuti peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI. Menurut dia, ancaman dan kekerasan tersebut berpotensi mengganggu keamanan serta aktivitas masyarakat.

Karena itu, Lenis menyampaikan tiga seruan kepada kelompok TPNPB, termasuk juru bicara TPNPB Sebby Sambom.

Pertama, ia meminta kelompok tersebut menghentikan penyebaran informasi yang bernada ancaman terhadap masyarakat sipil dan pemerintah daerah. Kedua, kelompok bersenjata diminta tidak mengganggu aktivitas masyarakat dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI.

Seruan ketiga adalah menghentikan kekerasan, pembunuhan, dan penyiksaan terhadap masyarakat sipil.

Lenis juga mengimbau masyarakat di Papua tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi mengenai ancaman yang belum terverifikasi.

Menurut Lenis, pemerintah bersama tokoh masyarakat dan tokoh adat terus berupaya menjaga keamanan. Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan publik dan aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan.

TNI Evakuasi Warga di Ugimba

Di tengah situasi keamanan Papua yang masih menjadi perhatian, Koops TNI Habema sebelumnya mengevakuasi seorang warga lokal yang membutuhkan pertolongan saat melakukan patroli di Distrik Ugimba, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Minggu (9/8/2026).

Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letnan Kolonel Infanteri M. Wirya Arthadiguna mengatakan evakuasi tersebut merupakan bentuk komitmen prajurit untuk mengutamakan keselamatan dan perlindungan masyarakat selama menjalankan tugas di wilayah konflik.

"Prajurit TNI tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan wilayah, tetapi juga memberikan perlindungan, bantuan, dan rasa aman kepada masyarakat yang membutuhkan. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap langkah pengabdian prajurit di lapangan," ujar Wirya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Personel menemukan warga tersebut dalam kondisi membutuhkan penanganan lebih lanjut dan berada jauh dari permukiman. Prajurit kemudian melakukan evakuasi dengan mempertimbangkan kondisi medan serta dinamika keamanan di wilayah Ugimba.

Evakuasi berlangsung menggunakan dua unit helikopter Bell pada pukul 12.25 hingga 12.48 WIT. Sebanyak 11 personel dilibatkan dalam proses tersebut, sebelum warga dibawa ke Distrik Sugapa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Medan dan Situasi Keamanan Jadi Tantangan

Wirya mengatakan keterbatasan medan, cuaca, serta kondisi keamanan tidak menjadi penghalang bagi prajurit untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.

Menurut dia, Koops TNI Habema berupaya menjalankan tugas pengamanan sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di daerah penugasan. Dalam pelaksanaannya, profesionalisme dan nilai kemanusiaan tetap dikedepankan.

Sebelumnya, situasi keamanan di Distrik Ugimba juga menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai aktivitas kelompok OPM Kodap VIII/Kemabu pimpinan Guspi Waker yang disebut menimbulkan keresahan masyarakat dan melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara