Lokasi Lumbung Mataraman di Padukuhan Kemorosari 2 di Kalurahan Piyaman, Wonosari, Senin (13/4/2026)/ Harian Jogja-David Kurniawan.
Harianjogja.com, JOGJA— Program Penguatan Ekosistem Ekonomi Produktif Lumbung Mataraman di DIY memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha berbasis kalurahan. Sepanjang 2026, program kolaborasi Pemda DIY, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) DIY, Bank BPD DIY, OJK DIY, dan BI DIY itu telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp9,17 miliar kepada 120 debitur, sekaligus memperkuat inklusi keuangan masyarakat.
Tak hanya pembiayaan KUR, program tersebut juga menyalurkan Kredit Kawan Usaha sebesar Rp160 juta kepada tiga debitur serta Kredit Mikro Makarti senilai Rp165 juta kepada tiga debitur. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun ekonomi produktif yang bertumpu pada potensi kalurahan di DIY.
Inklusi Keuangan Terus Meningkat
Implementasi program juga diikuti peningkatan pemanfaatan layanan keuangan formal. Sebanyak 488 nasabah berhasil menghimpun tabungan dengan nilai mencapai Rp1,5 miliar.
Selain itu, program menghasilkan pembentukan tiga agen Laku Pandai Bank BPD DIY, menghadirkan 80 merchant QRIS, serta mendorong 179 warga memanfaatkan layanan mobile banking.
Lumbung Mataraman Tak Sekadar Ketahanan Pangan
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengatakan Penguatan Ekosistem Ekonomi Produktif Lumbung Mataraman merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat dalam mengelola usaha, memperkuat daya saing produk, hingga memperluas akses terhadap pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan.
Menurutnya, konsep Lumbung Mataraman tidak hanya dimaknai sebagai tempat penyedia pangan, tetapi juga sebagai sistem sosial-produktif yang berpijak pada falsafah nandur apa sing dipangan, mangan apa sing ditandur, yakni menanam apa yang dimakan dan memakan apa yang ditanam.
"Lumbung Mataraman adalah lumbung pangan hidup. Di dalamnya terdapat ikhtiar untuk mendekatkan kembali sumber pangan kepada keluarga," kata Ni Made saat berkunjung ke Lumbung Mataraman Bendung, Gunungkidul, Selasa (21/7/2026).
Ia menjelaskan falsafah tersebut mengajarkan nilai kemandirian, kecukupan, kedekatan dengan alam, serta tanggung jawab menjaga sumber kehidupan. Prinsip itu diwujudkan melalui penguatan kemandirian pangan keluarga, diversifikasi konsumsi berbasis pangan lokal, pelestarian sumber daya genetik pangan, pengembangan kebun bibit, hingga pemanfaatan pekarangan secara berkelanjutan.
Ekosistem Usaha Harus Terhubung dengan Pasar
Ni Made menuturkan istilah "lumbung" dalam program ini dipahami sebagai sebuah ekosistem yang menghubungkan aspek pangan, ekonomi, sosial, dan budaya.
Karena itu, penguatan ekonomi produktif tidak hanya berfokus pada pembiayaan, tetapi juga peningkatan kemampuan kelompok masyarakat dalam mengelola usaha, menghitung biaya produksi, menjaga kualitas produk, membangun jaringan pemasaran, hingga memanfaatkan akses pembiayaan secara sehat dan bertanggung jawab.
Menurutnya, penguatan ekosistem juga harus dilakukan melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, pengembangan kewirausahaan, perluasan akses pembiayaan, serta fasilitasi business matching bagi kelompok-kelompok Lumbung Mataraman.
"Kelompok harus mampu membaca kebutuhan pasar, mengembangkan produk yang relevan, menjaga kontinuitas produksi, memperbaiki kemasan, memenuhi standar mutu, serta membangun identitas produk yang kuat," jelasnya.
Program Berjalan di Empat Kalurahan Percontohan
Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY, Eling Priswanto, saat membacakan Laporan Implementasi Program Kerja TPAKD DIY Tahun 2026 menjelaskan program tersebut diterapkan di empat kalurahan percontohan.
Keempat kalurahan tersebut yakni Kalurahan Bendung di Gunungkidul, Kalurahan Wukirsari di Bantul, Kalurahan Glagahharjo di Sleman, dan Kalurahan Giripeni di Kulonprogo.
Pelaksanaan program diawali dengan tujuh kegiatan pra-inkubasi berupa kunjungan lapangan dan koordinasi lintas instansi. Tahapan berikutnya dilanjutkan dengan 31 kegiatan inkubasi yang mencakup pendampingan usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi, pameran potensi, hingga monitoring dan evaluasi.
"Sepanjang 2026, program ini mencatat 38 kegiatan asistensi dan pendampingan. Hasilnya, akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal semakin meningkat dan usaha produktif berbasis kalurahan semakin berkembang," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
