Presiden Prabowo Subianto saat bertemu dengan sejumlah jurnalis di Hambalang./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bentuk keberpihakan nyata negara kepada rakyat dan anak-anak. Presiden menyatakan lebih baik anggaran negara digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat daripada habis dikorupsi oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Prabowo, dalam sebuah wawancara, yang keterangan tertulisnya diterima Minggu (22/3/2026), mengatakan hal tersebut dilakukan sebagai bentuk keberpihakan nyata negara kepada rakyat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Program ini tidak hanya ditujukan untuk mengatasi persoalan gizi dan gizi buruk, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi rakyat.
Di tengah berbagai kritik dan tantangan fiskal, Presiden menekankan program ini tetap menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda enggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat. Saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa, saya lihat. Umurmu berapa? 11 tahun. Badannya anak 4 tahun. Saya aku yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada,” kata Prabowo, Minggu (22/3/2026).
Selain dampak sosial, Presiden menekankan program MBG juga memiliki dampak ekonomi yang luas melalui penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor, mulai dari dapur produksi hingga rantai pasok pangan.
"Tiap dapur menciptakan vendor-vendor supplier antara 5-10 vendor tiap dapur yang jual telur, yang jual wortel, yang jual sayur, tiap vendor ini empiris mempekerjakan sekitar 5 petani. Jadi itu sudah berapa? Sudah 50 lagi. Another 1,5 juta orang kerja,” jelasnya.
Terkait berbagai kritik dan temuan di lapangan, Presiden mengakui masih terdapat kekurangan dalam implementasi program, namun pemerintah telah mengambil langkah tegas untuk melakukan penertiban. “Ada seribu, lebih seribu (dapur) yang sudah kita tutup,” ungkapnya.
Presiden juga menegaskan pembiayaan program ini tidak berasal dari utang baru, melainkan dari efisiensi dan pengurangan kebocoran anggaran negara. “Uang kita ada. Tinggal kita organisir, kita kurangi kebocoran,” tegas Prabowo.
Menurut Presiden, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya kelompok bawah yang selama ini belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan. “Rakyat kita sebagian besar sudah terlalu lama tidak menikmati kebaikan daripada ekonomi kita,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
